DPR kritik langkah pemerintah kirim nelayan ke Natuna

Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis mengkritik langkah pemerintah mengirimkan nelayan dari perairan Pantai Utara (Pantura) Pulau Jawa untuk mencari ikan ke Natuna. Ia mempertanyakan efektivitas penyelesaian sengketa di perairan Natuna dengan mengirim nelayan tersebut.

“Terkait sengketa Natuna, sebetulnya bukan dengan mengirimkan nelayan ke sana. Tetapi, akar masalahnya karena minimnya kekuatan coast guard Indonesia,” kata Abdul Kharis di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/1).

Karena dinilai kekuatannya minim, Abdul menuturkan, kapal asing, terutama asal China, sering melintas di perairan Natuna. Dengan adanya penambahan anggaran, diharapkan aparat keamanan Indonesia dapat berpatroli secara intens. 

“Pemerintah didesak agar menggalakkan operasi coast guard di wilayah Natuna Utara. Ini menjadi tanggung jawab Badan Keamanan Laut (Bakamla) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP),” ujar Abdul.

Menurut dia, kembalinya China ke Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia menandakan masih lemahnya penjagaan negara terhadap wilayah tersebut. Karenanya, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mendorong pemerintah untuk berpatroli setiap saat. 

“Namanya maling, mau mencuri ikan kan melihat yang punya lengah atau tidak. Selama ini sesungguhnya banyak illegal fishing masuk ke perairan kita," ujar Abdul.

Lebih lanjut, Abdul menambahkan, terkait wacana penambahan anggaran pertahanan, hingga sekarang belum ada usulan dari institusi terkait. Namun demikian, ia mendukung jika pemerintahan hendak mengajukan anggaran tambahan.
 
"Akan kami lihat, apakah mereka mengusulkan atau tidak? Karena begini, tahun 2020 sudah berjalan dan disepakati belum ada anggaran untuk itu," ujar dia.

Selain menambah anggaran pertahanan, Abdul juga menegaskan kepada Menteri Luar Negeri untuk kembali mengirimkan surat protes kedua kepada China. Sebab, kata dia, sekali protes nyatanya tidak cukup. Karena itu, nota diplomatik harus diperkuat lagi.