DPR tanggapi hilangnya 7 ABK Indonesia di Port Louis

Anggota Komisi I DPR, Christina Aryani, menyatakan prihatin atas kasus hilangnya tujuh anak buah kapal (ABK) Indonesia di Port Louis, Mauritius, Afrika Timur yang hingga kini belum tuntas terungkap.

Politikus Partai Golkar itu mendesak KBRI Antananarivo untuk terus mengawal kasus ini, sehingga ada penjelasan utuh dari Kepolisian dan Kemenlu Mauritius. Menurutnya, pemerintah Indonesia juga harus mendesak proses penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam peristiwa ini.

"Saya sudah berkomunikasi dengan perwakilan kita di KBRI Antananarivo untuk membahas kasus ini dan mulai ada langkah bagus. Dalam waktu dekat akan dilakukan pertemuan antara perwakilan KBRI dan Kemenlu Mauritius untuk mendapat kejelasan utamanya penegakan hukum terhadap pihak yang bertanggungjawab," kata Christina kepada Alinea.id di Jakarta, Selasa (22/2).

Tujuh ABK asal Indonesia hilang di Port Louis, Mauritius, Afrika Timur, sejak Februari 2021. Mereka diketahui bekerja di dua kapal berbendera Taiwan, yaitu enam orang di kapal Wei Fa dan satu lagi di kapal Dehai 16.

Kemenlu RI telah melayangkan tujuh nota diplomatik ke Kemenlu Mauritius untuk mendorong proses penyelidikan dan mendapat kejelasan akan nasib ABK Indonesia itu. Christina menyatakan, seperti sikap Kemenlu RI, penting bagi Kemenlu Mauritius untuk menyampaikan secara gamblang peristiwa ini, sehingga ada kejelasan bagi pemerintah Indonesia dan terutama bagi keluarga para ABK yang saat ini masih menunggu kepastian. 

"Keprihatinan mendalam kami pada keluarga ABK, bagaimana nanti kejelasan kasusnya kita perlu bersabar sampai pertemuan digelar. Kita akan kawal ini bersama-sama," kata Christina.