DPR tetapkan 5 calon Anggota Dewas LPP RRI 2021-2026

Komisi I DPR juga menetapkan lima anggota cadangan Dewas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022 telah menetapkan lima calon Anggota Dewan Pengawas (Dewas) Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) periode 2021-2026.

Sebelum pembacaan keputusan, penetapan calon anggota Dewas LPP RRI telah dilakukan melalui rapat internal Komisi I DPR RI pada 20 Mei 2021. Juga berdasarkan hasil uji kelayakan.

Keputusan Komisi I DPR RI yang dibacakan oleh Wakil Komisi I Bambang Kristiono, telah menetapkan lima orang nama anggota Dewas LPP RI, yakni Anwar Mujahid Adhy Trisnanto (unsur masyarakat), Enderiman Butar-Butar (unsur pemerintah), M. Rini Purwandari (unsur masyarakat), Mohamad Kusnaeni (unsur masyarakat), dan Mohammad Rohanudin (unsur RRI).

Komisi I juga menetapkan lima anggota cadangan, yaitu Yonas Markus Tuhuleruw (unsur pemerintah), Mohammad Suja'i (unsur pemerintah masyarakat), Gun Gun Siswadi (unsur masyarakat), Agnes Irwanti (unsur masyarakat), Rahadian Gingging (unsur RRI).

Nama-nama yang telah disebut itu, telah disepakati oleh seluruh anggota yang hadir dalam Sidang Paripurna kali ini, kemudian akan diserahkan pada Presiden RI untuk disahkan. Sidang Paripurna kali ini dihadiri oleh 319 orang dari 575 anggota DPR RI dan anggota dari seluruh fraksi yang ada di DPR RI.

Selain membahas mengenai penetapan calon anggota Dewas LPP RRI, Sidang Paripurna DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022, juga punya agenda lain, yaitu Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Treaty between the Republic of Indonesia and the Russian Federation on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters).

Kemudian, Laporan Komisi Xl DPR RI terhadap Hasil Uji Kelayakan (Fit and Proper Test) Calon Anggota BPK RI Periode 2021-2026, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Terakhir, Laporan Komisi III DPR RI terhadap Hasil Uji Kelayakan (Fit and Proper Test) Calon Hakim Agung, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.