Duh! Baru dilantik, 300 anggota DPR RI sudah bolos

Saat Sidang Paripurna perdana, sebanyak 300 orang dari 575 anggota DPR RI yang baru saja dilantik, tidak hadir alias bolos.

Padahal, pelantikan 575 anggota DPR RI itu baru saja digelar di Gedung Nusantara I, kompleks DPR/MPR RI Senayan, Jakarta, pada Selasa (1/10) siang.

Pada malam harinya, digelar Sidang Paripurna pelantikan pimpinan DPR RI periode 2019-2024. Namun, saat pelantikan tersebut, tercatat 300 orang atau 52,17% anggota DPR bolos.

Artinya, anggota DPR yang menghadiri pelantikan pimpinan DPR RI periode 2019-2024 hanya mencapai 275 orang. 

Ketua DPR RI periode 2019-2024 Puan Maharani yang baru saja dilantik mengatakan jumlah tersebut sudah memenuhi syarat mengikuti rapart paripurna.

"Secara aturan, yang hadir itu hanya perlu 231 (anggota), dan memang Rapat Paripurna ini sudah memenuhi forum," kata Puan usai dilantik.

Selain Puan, empat Wakil Ketua DPR yang turut dilantik adalah  Azis Syamsuddin (Fraksi Partai Golkar), Sufmi Dasco Ahmad (Fraksi Partai Gerindra), Rahmat Gobel (Fraksi Partai Nasdem), dan Abdul Muhaimin Iskandar (Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa).

"Ke depan kami mengharapkan komitmen dari pimpinann fraksi untuk bisa mengimbau anggota untuk bisa datang ke acara tersebut," kata perempuan bernama lengkap Puan Maharani Nakshatra Kusyala.

Politisi PDI Perjuangan yang mencatatkan rekor sebagai Ketua DPR RI perempuan pertama itu optimistis mampu mengembalikan citra legislatif yang cenderung rendah di mata publik.

"Insya Allah, kepemimpinan kami berlima bisa membawa DPR lebih baik, melakukan kerja secara gotong-royong," kata putri Megawati Soekarnoputri dan almarhum Taufik Kiemas tersebut.

DPR periode 2014-2019 telah menyelesaikan 91 rancangan undang-undang (RUU). Dalam Rapat Paripurna hari ini ada lima RUU yang disepakati untuk ditunda yakni, RUU KUHP, RUU Pertanahan, RUU Mineral dan Batu Bara (Minerba), RUU Perkoperasian, serta RUU Pengawasan Obat dan Makanan.

Namun demikian, menurut catatan Forum Pemerhati Perlamen Indonesia (Formmapi) capaian ini dinilai sangat rendah dibanding periode sebelumnya yaitu sebanyak 125 RUU. Formmapi juga menyebut kinerja legislasi per tahun paling banyak hanya mencapai sepuluh RUU.

Puan mengatakan, programnya ke depan ialah menata ulang program legislasi di DPR. Ia ingin agar produk legislasi ke depan lebih tepat sasaran ketimbang jumlah yang banyak.

"Harapan saya DPR ke depan tidak perlu membuat UU terlalu banyak, namun tetap kita pilih yang menjadi fokus dan berguna untuk bangsa dan negara," jelas dia.

Puan lebih lanjut mengatakan ada delapan RUU dari periode sebelumnya yang akan masuk ke Prolgenas Priorotas. "Tentu saja itu ke depan jadi prioritas Prolgenas ke depan," kata Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) itu.