Anggota Komisi II DPR: E-voting belum bisa diterapkan pada Pemilu 2024

Diseminasi terkait dengan kemampuan Informasi Teknologi (IT) pada sistem pemilu elektronik tersebut masih bermasalah.

Anggota Komisi II DPR Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menyebutkan, sistem pemilu elektronik (e-voting), belum bisa diterapkan pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Pasalnya, diseminasi terkait dengan kemampuan Informasi Teknologi (IT) pada sistem pemilu elektronik tersebut masih bermasalah.

"Isu e-voting tampaknya belum bisa diterapkan di 2024," kata Rifqi dalam keterangannya, Kamis (9/12).

Rifqi menjelaskan, DPR bersama pemerintah telah memberi kesempatan kepada KPU untuk menggunakan penggunaan IT dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Salah satu produknya adalah adanya Sistem Informasi Rekap (SIREKAP) yang didesain untuk mempercepat rekapitulasi surat suara.

"Nyatanya dalam beberapa tempat, lebih dulu rekapitulasi manual yang dilaporkan. Ini artinya kita masih belum siap. Semua hal harus kita persiapkan termasuk e-voting," ujar potisi PDI Perjuangan ini.

Sebelumnya, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Muhammad menyampaikan, untuk mendukung penerapan e-voting untuk perhelatan pemilu di Indonesia di masa yang akan datang.

Muhammad menilai e-voting merupakan upaya untuk perbaikan dan meningkatkan kualitas pemilu di Indonesia. Dengan perkembangan teknologi yang pesat menurut dia sangat memungkinkan terlaksananya e-voting pada pesta demokrasi Indonesia.