Empat nama dikabarkan masuk bursa calon ketua umum (ketum) Partai Golkar pada musyawarah nasional (munas) 2024. Mereka adalah Ketum Golkar sekaligus Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto; Wakil Ketua Umum Golkar cum Ketua MPR, Bambang Soesatyo; Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia; dan Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita.
"Setidaknya santer 4 suara yang muncul di permukaan yang akan bertarung di forum Munas [Golkar] tahun ini," kata Bamsoet, sapaan Bambang Soesatyo, di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Jumat (8/3).
Pada Minggu (10/3), Partai Golkar menggelar rapat pleno. Airlangga menyatakan, forum tersebut hanya membahas pemilihan legislatif (pileg) dan presiden (pilpres), tidak menyinggung munas.
"Kita bicara kemenangan pilpres dan pileg," jelasnya. Ia melanjutkan, pleno tidak membahas Munas Golkar lantaran akan digelar pada Desember mendatang.
Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, menilai Airlangga berpeluang kembali memimpin Golkar pada munas nanti. Pangkalnya, dianggap sukses mengerek suara partai pada Pileg 2024.
Ia menambahkan, kursi Golkar-1 diperebutkan lantaran memiliki daya tarik dan diyakini menjadi persinggahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke depannya. Apalagi, hubungannya dengan elite Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), termasuk Megawati Soekarnoputri, sedang tak harmonis.
Karenanya, Jokowi dipercaya bakal cawe-cawe dalam Munas Golkar mendatang. Pun bakal mempersiapkan orang kepercayaannya sebagai ketum.
"Karena Munas [Golkar] dilakukan di akhir tahun, kandidat yang terpilih orang yang paling Jokowi atau Prabowo," ujarnya kepada Alinea.id, Selasa (12/3).
Di sisi lain, politikus senior Golkar, Jusuf Kalla (JK), menyatakan, Jokowi bisa saja menjadi kader karena partainya bersifat terbuka. Namun, tidak bisa langsung menjadi pengurus bahkan ketum karena ada mekanismenya.
Menurut Arifki, pernyataan JK tersebut bermakna konstelasi Golkar berubah pada munas nanti. Sekalipun Jokowi nantinya batal bergabung, partai beringin diproyeksikan masih bakal mendukung pemerintahan mendatang, yang akan dipimpin Prabowo.
"Hal menarik yang dilihat nantinya Golkar menjadi entitas sendiri atau bagian langsung presiden. Di balik posisi politik saat ini, jelas ruang itu terbuka ada di Jokowi karena lagi renggangnya hubungan PDI-P," jelasnya. "Sebagai partai yang tidak ada pemilik saham mayoritas, kesempatan tersebut bisa saja berada di tangan Prabowo."