Evaluasi setahun kinerja Jokowi-Ma'ruf, dari SDM hingga UU Ciptaker

Peneliti Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Aisah Putri Budiarti menilai, kinerja pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin dalam satu tahun ini belum optimal. Hal ini dilihat dari hasil kinerja lima prioritas janji Joko Widodo-Ma’ruf Amin yang terkendala pandemi Covid-19.

Di antaranya adalah janji pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang diklaim membuahkan hasil. Namun, kata Aisah, ternyata bermasalah. Misalnya, polemik Kartu Pra Kerja.

Berikutnya, sambung Aisah, prioritas pembangunan yang cukup konsisten karena hasilnya terlihat secara fisik. Namun, penyerapan anggaran Kementerian (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) PUPR dan Kementerian Perhubungan belum maksimal.

Kemudian, Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Aisah menilai regulasi tersebut menggabungkan berbagai UU yang semestinya dibahas secara hati-hati. Kesan terburu-buru dan tidak inklusif memicu gelombang penolakan terhadap regulasi ‘sapu jagat' ini.

UU Ciptaker, kata dia, sesungguhnya tidak menyederhanakan aturan sebagaimana substansi yang digaungkan. UU Ciptaker dinilai tetap akan melahirkan banyak sekali aturan turunan yang menciptakan kompleksitas baru.

“Kalau dari lima prioritas ini. Saya belum bisa menyatakan kabar yang begitu gembira,” ujar Aisah dalam diskusi virtual, Selasa (20/10).

Pun penyederhanaan birokrasi yang dinilai belum memperlihatkan hasil. Jadi, jelas Aisah, penyederhanaan birokrasi masih dalam tahap perencanaan dan kemungkinan terlambat mewujudkannya akibat pandemi Covid-19.

Ia menyebut, belum ada kebijakan nyata yang efektif terkait transformasi ekonomi. Upaya mengubah ketergantungan terhadap sumber daya alam, menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern malah terkesan anomali. 

“Dengan dikeluarkan UU Minerba ini justru mendorong adanya upaya eksplorasi batu bara yang lebih besar. Jadi, ini agak anomali dengan tujuan yang dicita-citakan,” tutur Aisah.

Terkait sosial-politik yang tidak masuk dalam prioritas, kata dia, tidak tersentuh sama sekali. Kendati, sempat bergulir isu UU KKR (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi).

“Kalau yang saya lihat saat ini adalah stagnasi, bahkan kemunduran (di sektor sosial-politik). Terkait, pelanggaran HAM pun belum ada kemajuan hasilnya,” ucapnya.