Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI akhirnya sepakat untuk ikut bersama delapan fraksi yakni PDIP, Golkar, NasDem, PPP, PKB, Demokrat, PAN, dan PKS untuk mendukung Bambang Soesatyo sebagai Ketua MPR RI periode 2019-2024. Keputusan ini dikeluarkan oleh DPD RI usai skorsing Rapat Gabungan Musyawarah dan Mufakat Ketua MPR.
Ketua Kelompok DPD RI Insiyawati Ayus, mengaku senator telah memutuskan dan mengeluarkan sebuah dokumen resmi sebagai peryataan dukungan kepada Bamsoet.
"Kami DPD RI menyatakan dukungan kepada Bambang Soesatyo sebagai Ketua MPR RI dan pimpinan MPR RI untuk wakil dari unsur DPD adalah Fadel Muhammad," kata Insiyawati di kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis (3/10).
Nantinya dokumen tersebut akan diberikan kepada Pimpinan MPR RI sementara, Abdul Wahab dan fraksi-fraksi lain. Ia mengatakan, pertimbangan DPD RI sendiri mendukung Bamsoet hanya pada komitemen dan mempertajam kemitraan antarlembaga dalam kinerja.
Selain itu, DPD juga hanya berusaha mengikuti tata-tertib (tatib) agar sikap musyawarah dan mufakat untuk memilih MPR RI tidak betrangsung lama.
"Oleh karena itu tadi kita ikut musyawarah itu, sudah ada tujuh fraksi yang mendukung, satu fraksi dari Golkar, dan DPD. Jadi total sembilan fraksi. Dan terakhir setelah kita istirahat akan kita serahkan ke ketua. Jadi musyawarah mufakat itu memang kita harapkan," kata dia.
Sebelumnya, calon pimpinan MPR RI dari unsur DPD RI, Fadel Muhammad mengatakan bahwa dirinya dan DPD RI sepakat mengubur keinginan untuk menjadi Ketua MPR RI. Setelah sebelumnya Fadel ikut mengincar posisi ketua MPR RI, Fadel dan DPD RI akhirnya memilih opsi lain.
"Sikap kami sekarang legawa saja. Kami lepaskan keinginan menduduki kursi ketua dan mengalihkan dukungan ke kandidat lain dengan syarat. Kalau maju juga kalah, buat apa? Kita follow the winner saja,” ungkap Fadel.
Diketahui kandidat terkuat calon Ketua MPR sejauh ini diisi oleh Bamsoet dari Fraski Golkar dan Ahmad Muzani dari Fraksi Gerindra.
Fadel mengatakan saat ini lobi-lobi terus dilakukan antara fraksi pendukung Bamsoet yang didominasi partai pengusung Jokowi dan fraksi pendukung Ahmad Muzani. Menurutnya, suara dari DPD untuk mengalihkan dukungan ke salah satu di antara mereka masih menjadi penentu.
“Golkar, PDIP makin menyatu diikuti oleh kelompoknya Jokowi dan kelompok non-Jokowi. Sekarang kelompok non-Jokowi, Demokrat, PAN, Gerindra dan PKS itu terus menghubungi kita. Kalau ini tambah ini menang yang ini kan kalau yang ini tambah DPD, kita yang menang,” kata Fadel.
Menurut Fadel, DPD sejatinya tidak mau memberikan suara kepada salah satu kandidat secara cuma-cuma. Mereka bakal secara suka rela memilih baik Bamsoet maupun Muzani asal dapat memenuhi syarat dan permintaan dari DPD.
Setidaknya ada lima syarat yang DPD ajukan untuk merebut suara mereka dalam penentuan kursi Ketua MPR RI. Pertama, DPD meminta keterlibatan mereka dalam dana transfer daerah dan meminta ijut mengatur dana desa.
“Kita minta DPD ikut mengatur dana insentif yang saya bikin di Komisi XI dulu, sekarang Rp15 triliun. Daerah mana yang bagus kita kasih anggaran atas prestasi pemerintahan daerah, kalau you bupati bagus, gubernur bagus, kita kasih duit tambahan lebih besar kita kasih esktra dana,” tutur Fadel.
Kemudian syarat keempat, DPD meminta perbaikan Undang-Undang (UU) terkait dengan pemerintahan daerah, misalnya UU tentang Keuangan Daerah.
“(Syarat) yang terakhir MD3, ada teman-teman yang mengatakan MD3 plus UUD 45 untuk penguatan cuma saya bilang itu masih panjang, ini dulu yang lebih pokok. Adanya itu maka DPD punya gigi di daerah-daerah, kalau enggak DPD enggak ada apa-apa," ujar Fadel.
