Peneliti senior Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus menilai uji kelayakan dan kepatutaan (fit and proper test) anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2022-2027 di DPR hanya formalitas belaka. Komisi II DPR telah menetapkan anggota KPU-Bawaslu terpilih dini hari tadi.
Penilaian Lucius berpijak dari lolos tujuh nama anggota KPU dan lima anggota Bawaslu terpilih yang sama persis dengan nama dalam pesan berantai yang menyatakan anggota KPU dan Bawaslu sudah ditetapkan sebelum fit and proper test.
"Semoga saja kesamaan antara daftar sebelum pemilihan dan setelah pemilihan komisioner KPU dan Bawaslu hanya kebetulan saja. Katakanlah orang yang membuat daftar itu punya kemampuan meramal yang tinggi, sehingga yang akhirnya terpilih sesuai dengan ramalannya," kata Lucius saat dihubungi Alinea.id, Kamis (17/2).
Menurut Lucius, sulit membayangkan jika kesamaan daftar sebelum dan setelah pemilihan itu bukan sebuah kebetulan. Dengan kata lain, daftar nama yang beredar sebelum pemilihan itu memang datang dari Komisi II DPR yang sejak awal memang sudah punya pilihan.
"Itu artinya fit and proper test yang berlangsung tiga hari hanya sekadar basa basi," ujar dia.
Menurut Lucius, tidak mengagetkan jika anggota KPU dan Bawaslu terpilih bukan karena kebetulan. Sebab, selama ini proses fit and proper test memang ditengarai hanya ajang formalitas saja. Keputusan akhir bukan berdasarkan penilaian wawancara selama fit and proper test, tetapi tetap saja berdasarkan lobi partai politik dengan calon tertentu.
"Maka sangat mungkin benar isi daftar rumor yang beredar sebelum pemilihan bahwa masing-masing kandidat sudah mengunci dukungan dari parpol sebelum pemilihan. Dan itu artinya masing-masing kandidat merupakan titipan parpol," ungkap Lucius.
Untungnya, tambah Lucius, Indonesia punya pengalaman dengan KPU dan Bawaslu yang ketika sudah terpilih mampu kembali kepada jati diri mereka yang independen.
"Itu yang kita harapkan akan terjadi pada komisioner yang terpilih saat ini. Semoga setelah terpilih mereka mampu melepaskan beban sebagai orang titipan parpol dan bekerja independen sesuai amanah UU sebagai penyelenggara pemilu," pungkas dia.
Sebelumnya, Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengatakan penetapan nama anggota KPU dan Bawaslu ini telah melalui perdebatan panjang dan berbagai pertimbangan yang objektif.
"Berdasarkan semua masukan dan apa yang kita dengar dalam fit and proper test dari 14 nama dan 10. Pertimbangan objektif, pertimbangan kualitas itu menjadi pertimbangan utama," kata Doli Kurnina saat memimpin rapat di Komisi II DPR, Kamis (17/2).
Meski demikian, politikus Partai Golkar ini tidak dapat menampik adanya pertimbangan kepentingan politik dalam penetapan nama-nama anggota KPU dan Bawaslu tersebut.
"Selain kita tidak mungkin menafikan pertimbangan kepentingan politik masing-masing dari kita semua. Tentu yang pertama ialah kepentingan politik bangsa dan negara yang kedua adalah kepentingan yang mengakomodir semua," ujar dia.
Adapun tujuh Komisioner KPU terpilih ialah Betty Epsilon Idroos, Hasyim Asy'ari, Mochammad Afifuddin, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik dan August Melaz.
Sementara untuk Bawaslu-RI yakni Lolly Suhenty, Puadi, Rahmat Bagja, Totok Haryono dan Herwyn Jefler H. Malonda.
Di sisi lain, dalam isi pesan berantai yang beredar ialah, dari unsur KPU, yakni Parsadaan Harahap (HMI/Golkar), Idham Holik (HMI/Nasdem), Betty Epsilon Idroos (HMI/Nasdem), August Mellaz (non muslim/PDIP), Yulianto Sudrajat (GMNI/PDIP), Mochammad Afifuddin (PMII/PKB) dan Hasyim Asy'ari (Ansor/Gerindra).
Sedangkan dari unsur Bawaslu ialah Rahmat Bagja (HMI/Golkar), Puadi (HMI/Gerindra), Totok ( GMNI/PDIP), Herwyn Jefler Hielsa Malonda (Non Muslim/Nasdem), Lolly Suhenty (PMII/PKB).
