Koalisi Indonesia Kerja (KIK) tengah menyusun program Nawacita II sebagai fokus program kampanye pasangan Joko Widodo-Maruf Amin. Nawacita II tersebut merupakan lanjutan dari basis pembangunan di program Nawacita sebelumnya yang digagas Jokowi.
Sekretaris Jenderal Partai Nasional Demokrat Johnny G. Plate mengatakan, terdapat 21 bidang dalam Nawacita jilid II, salah satunya melingkupi bidang ekonomi. “Nawacita jilid II melingkupi bidang ekonomi, baik ekonomi yang berkaitan dengan makro ekonomi nasional, maupun ekonomi kerakyatan,” ucap Johnny.
Johnny menjelaskan ekonomi berbasis kerakyatan ditujukan untuk memperkecil kesenjangan atau disparitas. “Ini merupakan pekerjaan besar yang perlu mendapat dukungan dan konsistensi di dalam program pemerintah. Karena Indonesia suka atau tidak suka, kita akan berhadapan dengan profil konstestasi baru nanti. Ketika revolusi industri 4.0 kita harus berhadapan dengan kecerdasan buatan robotik dan seterusnya, ya kita harus mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang betul-betul kuat, solid, dan kompetitif,” jelasnya.
Johnny mengamati pada kebijakan 2019, tekanan lebih banyak justru pada pembangunan SDM dan percepatan pembangunan infrastruktur. “Namun, yang harus disadari, program-program keberpihakan yang disebut dengan sosial karitatif itu tetap dijaga keberlangsungannya, kontinuitasnya dijaga, dan jumlahnya makin besar tentu,” kata Johnny.
Johnny mengatakan program-program karitatif atau program bantuan langsung tersebut terwujud dalam bentuk program keluarga harapan, pendidikan, peningkatan SDM, Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sejahtera (KIS) atau jaminan kesehatan masyarakat. “Sementara untuk subsidi, ada subsidi produktif seperti subsidi-subsidi kredit usaha rakyat, benih, dan pupuk,” kata Johnny.
Program keberpihakan yang disebut sosial karitatif, lanjut Johnny, selama ini mampu meningkatkan tingkat penghasilan rakyat bawah. Menurutnya hal tersebut berimbas pada hasil makro ekonomi Indonesia, target pembangunan ekonomi, keberhasilan menurunkan disparitas.
“Saat ini kan disparitas kita dari 0,41 di awal pemerintahan Pak Jokowi, saat ini justru membaik sampai di tingkat 0,389. Kita harapkan di tahun 2019 itu sampai di tingkat 0,38. Demikian halnya indeks pembangunan manusia (IPM) dari hasil program karitatif ini justru meningkat cukup tajam jadi 0,71,” jelasnya lagi.
Johnny menegaskan, Nawacita jilid II ini adalah program lanjutan Nawacita jilid I dengan percepatan pembangunan konektivitas atau infrastruktur. “Infrastruktur sosial menjadi perhatian dalam 9 kebijakan atau 9 pondasi pembangunan 2019-2024,” tegasnya.
Menanggapi isu ekonomi yang dari kubu Prabowo-Sandi, Johnny mengatakan mustahil dengan memenangi Pilpres, kemiskinan akan hilang sama sekali. “Ya janji yang mustahil misalnya, kalau menang pilpres seluruh rakyat Indonesia kaya, kemiskinan itu hilang sama sekali. Kalau menang Pilpres seolah-olah lapangan pekerjaan itu tersedia seluruhnya, kalau menang Pilpres seolah-olah rupiah menjadi sangat kuat,” sindir Johnny.
Menurutnya, Undang-Undang (UU) tidak menyaratkan hal demikian, tetapi, UU menyaratkan stabilitas nilai tukar rupiah. “Stabilitas nilai tukar rupiah itu sepenuhnya domain central bank, non intervention body. Saat ini kami tentu menberikan dukungan yang kuat pada central bank, bank Indonesia, dengan bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas kita di bawah tekanan tekanan ekonomi dunia, baik itu perang dagang maupun kebijakan-kebijakan unilateral yang dilakukan negara adikuasa seperti Amerika Serikat,” pungkas Johnny
