Formappi kritik fit and proper test anggota BPK besok: Minim partisipasi publik

Komisi XI DPR akan menggelar uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 2022-2027 di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Senin (19/9). Agenda ini dinilai mengejutkan lantaran proses seleksi dilakukan nyaris tanpa jejak.

"Tiba-tiba saja sudah di tahap akhir, fit and proper test; bagaimana proses pendaftaran hingga rangkaian seleksi terhadap para calon selama ini tak banyak diperbincangkan, baik oleh publik juga oleh DPR sendiri," ucap peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, Minggu (18/9).

"Mungkinkah sepinya proses seleksi anggota BPK sesuatu yang di-design atau disengaja oleh DPR?" imbuh dia dalam keterangannya.

Lucius mencurigai Komisi XI DPR dengan sengaja tak melibatkan masyarakat dalam proses seleksi anggota BPK. Pangkalnya, auditor negara yang terpilih selalu didominasi kader-kader partai politik (parpol). Ini telah terjadi beberapa kali dan diyakini kembali terulang.

"Dengan modal proses serupa yang dilakukan oleh DPR saat ini, maka potensi hasil akhir berupa terpilihnya anggota BPK yang berlatar belakang kader parpol merupakan sesuatu yang hampir pasti terjadi," tuturnya.

Minimnya partisipasi publik, lanjutnya, juga menjadi ajang pemilihan yang transaksional. Akibatnya, uang atau modal dengan jumlah terbesar menjadi penentu hasil akhir.

"Proses pemilihan yang transaksional ini juga sangat menggiurkan. Sejumlah kasus sebelumnya terlebih yang sudah terbukti, yaitu kasus pemilihan deputi gubernur BI (Bank Indonesia) merupakan catatan kelam proses seleksi penuh rekayasa di DPR," ungkitnya.

Oleh karena itu, Lucius berpendapat, proses seleksi tersebut hanya sandiwara dan digelar sekadar untuk memenuhi syarat formal atau amanat undang-undang (UU). "Hasil akhirnya, calon-calon yang bisa dititipkan kepentingan parpol yang akan menang."

Kemudian, anggota dewan dinilai tak berniat melihat uang negara digunakan secara bertanggung jawab oleh para pejabat. "Komitmen DPR atas pemberantasan korupsi pun dipertanyakan ketika mereka tak menaruh perhatian penting pada lembaga auditor keuangan negara," tandasnya.