Scroll ke atas untuk melanjutkan

Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL), Laksamana Yudo Margono, calong Panglima TNI pilihan Presiden Jokowi untuk menggantikan Jenderal Andika Perkasa. Dokumentasi TNI AL

Politik

Jumat, 02 Desember 2022 11:19

Fraksi Golkar akan dalami konflik Papua saat tes Yudo Margono

Peremajaan alutsista dengan keterbatasan anggaran, situasi Papua, penegakan hukum, potensi mitigasi keamanan juga akan ditanyakan.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar, Dave Laksono, mengatakan pihaknya akan mendalami sejumlah hal termasuk konflik Papua dan masalah penegakan hukum dalam sesi fit and proper test calon Panglima TNI, Laksamana Yudho Margono hari ini (2/12).

"Pasti isu-isu aktual ya, baik misalnya peremajaan alutsista dengan keterbatasan anggaran, situasi Papua, penegakan hukum, terus juga potensi mitigasi keamanan," kata Dave di komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (2/12).

Menurut Dave, ketegangan di Laut China Selatan juga akan didalami, namun bukan menjadi fokus pendalaman. Pasalnya, kata Dave, permasalahan di bidang pertahanan Indonesia amat kompleks.

"Jadi jangan fokus Laut China Selatan, masih ada. Selain Papua ada di Selat Malaka, bagian Selatan Indonesia itu juga butuh penjelasan dari beliau. Sementara wilayah luas dan ancaman itu besar, itu kita ingin perdalam, gimana beliau. Apakah kita butuh kapal untuk berpatroli? Hal itu yang kita dalami," ujarnya.

Sesi fit and proper test calon Panglima TNI dimulai pukul 10.00 WIB dengan agenda melakukan verifikasi data Yudo Margono bersama pimpinan Komisi I dan perwakilan dari masing-masing fraksi.

Setelah jeda, fit and proper test itu akan dimulai kembali pada pukul 13.30 WIB dengan agenda pemaparan visi dan misi Yudo Margono selama 30 menit.

Selanjutnya, pendalaman dari masing-masing fraksi tujuh menit dari tiap-tiap fraksi. Nantinya, orang nomor satu di matra angkatan laut itu diberikan kesempatan 20 menit menjawab pertanyaan-pertanyaan dan pendalaman. Setelah itu, tahap pertama selesai.

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid mengatakan, mekanisme dari pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan itu akan digelar secara terbuka. Namun, jika dalam pemaparan isinya berupa strategi dan sifatnya rahasia, maka fit and proper test berlangsung tertutup.

"Direncanakan dilakukan terbuka, kecuali jika nanti dalam paparan ada yang dianggap bersifat strategi dan rahasia maka bagian tersebut dilakukan tertutup," kata Meutya, Kamis (1/12).