Fraksi PKS DPR potong gaji anggota bantu korban banjir NTT-NTB

Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI diinstruksikan untuk menyisihkan gaji untuk membantu para korban bencana banjir bandang dan longsor di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Ketua Fraksi PKS DPR, Jazuli Juwaini, menilai musibah banjir bandang yang terjadi di NTT dan NTB perlu mendapat perhatian khusus mengingat dampaknya yang meluas hingga jatuhnya korban jiwa yang cukup besar. Belum lagi, sambung Juwaini, dampak kerusakan tempat tinggal dan besarnya jumlah warga yang mengungsi di dua wilayah tersebut.

“Fraksi PKS kembali terpanggil untuk membantu saudara-saudara kita di Flores Timur NTT dan Bima NTB. Atas nama Pimpinan dan Anggota Fraksi PKS kami mengucapkan keprihatinan dan belasungkawa yang dalam atas musibah ini. Semoga segera teratasi dengan baik,” ujar Jazuli dalam keterangannya, Senin (5/4/2021).

Seluruh komponen bangsa, jelasnya, perlu bahu membahu menunjukkan kepedulian korban banjir di NTT dan NTB dengan mengirim bantuan dalam bentuk apapun sesuai kapasitas dan kemampuan.

“Pertolongan dan bantuan kita atas nama kemanusiaan tanpa melihat ras, suku, dan agama. Tapi yang pasti kita saudara satu bangsa harus menunjukkan solidaritas nasional agar saudara-saudara kita di sana menjadi ringan bebannya,” ucapnya.

Diketahui, sebanyak 23.362 warga di Kabupaten Bima, NTB terdampak banjir sejak Jumat (2/4). Imbasnya, sekitar 7.598 rumah terendam banjir dengan ketinggian air sekitar 20-200 meter. Sementara itu, di Kabupaten Lembata, NTT dilaporkan, sebanyak 11 orang meninggal dunia dan 16 orang dinyatakan hilang akibat banjir bandang pada Minggu (4/4).

Kemudian, di Flores Timur dilaporkan pula sebanyak 41 orang meninggal dunia, 9 orang luka-luka, dan 27 diperkirakan masih hilang akibat banjir bandang pada Minggu (4/4). Banjir bandang tersebut menyebabkan lima jembatan putus dan puluhan rumah warga tertimbun lumpur. Selain itu, banjir bandang juga melanda Kabupaten Malaka, NTT, pada Minggu (4/4). Dampaknya, ratusan rumah warga dan fasilitas publik rusak di beberapa kecamatan.