Upaya mendorong eks Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil (RK) terjun ke gelanggang Pilgub DKI Jakarta 2024 berlangsung alot. Meski rencana itu sudah disokong Gerindra dan konon direstui Presiden Joko Widodo (Jokowi), Golkar masih enggan melepas RK pada kontestasi elektoral di ibu kota.
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto berdalih usulan pencalonan RK di Pilgub DKI Jakarta masih dievaluasi. Selain itu, Golkar juga masih menunggu hasil survei elektabilitas para kandidat teranyar.
“Nanti kita akan putuskan. Tetapi survei arah (dukungan terhadap RK) dan tren saintifiknya ke sana (Pilgub Jabar),” ucap Airlangga kepada wartawan di Grand Ballroom Hotel Mulia, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (22/6).
Pengamat politik dari Institute for Digital Democracy (IDD) Yogyakarta Bambang Arianto tidak heran jika terjadi tarik ulur pencalonan RK di Pilgub DKI. Menurut dia, Golkar bakal jadi pihak yang paling dirugikan jika sepakat menerjunkan RK di DKI.
“Gerindra ngotot karena memang pamornya RIdwan Kamil lebih moncer karena yang akan dihadapin Anies (Baswedan). Ini yang akan membuat Gerindra berat menghadapinya,” ujar Bambang kepada Alinea.id, Minggu (23/6).
Sejak April 2024, RK mengantongi dua surat tugas dari Golkar. RK dibebaskan memilih Pilgub DKI Jakarta dan Pilgub Jabar sebagai gelanggang politik barunya. Namun, suami Ataliya itu hingga kini belum menentukan pilihan.
RK direkomendasikan Gerindra sebagai kandidat Gubernur DKI Jakarta, awal Juni lalu. Ketua harian DPP Gerindra Dasco Sufmi Ahmad mengklaim pencalonan RK itu sudah disepakati internal parpolnya. Sebelumnya, Gerindra juga sempat memviralkan pasangan Budi Djiwandono-Kaesang Pangarep untuk Pilgub DKI Jakarta.
Gerindra, kata Bambang, punya kepentingan politik mendorong RK ke Pilgub DKI. Pertama, Gerindra tak punya kandidat yang tangguh yang bisa menyaingi Anies di DKI. Kedua, Gerindra juga tak ingin kandidat yang mereka usung bersaing dengan RK di Pilgub Jabar.
"Kalau diusung Gerindra, seakan ada masalah apa sama Golkar? Harusnya kan Golkar yang mengusung. Cuma Golkar enggak mau karena bisa saja ini jebakan Batman,” ujar Bambang.
Di Pilgub Jabar, Gerindra sudah mengumumkan bakal mengusung eks Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi. Hasil sigi Lembaga Studi Visi Nusantara Maju (LS Vinus) yang dirilis pada 8 Mei 2024 menunjukkan tingkat keterpilihan Dedi di Pilgub Jabar mencapai 12,5%, terpaut tipis dari RK yang memperoleh 15,25%.
RK dan Dedi jauh mengungguli kandidat-kandidat lainnya, semisal mantan Kapolda Metro Jaya Mochammad Iriawan alias Iwan Bule yang meraup 3,25% dan eks Wali Kota Bogor Bima Arya dengan tingkat keterpilihan sebesar 2,75%.
Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Cecep Hidayat sepakat Golkar bakal dirugikan jika melepas Jabar ke tangan Gerindra. Apalagi, Jabar merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia. Kontituen Jabar sangat strategis dalam peta politik nasional.
“Di sinilah Golkar sendiri harus bisa bermain elok. Apalagi, sudah berpengalaman. Harus bisa negosisasi, seperti (mendorong eks Gubernur DKI) Riza Patria dari Gerindra, misalnya, untuk diusung,” ujar Cecep kepada Alinea.id, Jumat (21/6).
Jika dibiarkan, menurut Cecep, persaingan antara Gerindra dan Golkar di pilkada potensial merusak keharmonisan Koalisi Indonesia Maju (KIM), koalisi parpol pengusung Prabowo-Gibran. Terkait itu, Cecep menilai Jokowi bisa turun tangan menengahi friksi.
“Di masa senjanya ini, Jokowi bisa berperan juga. Ada variabel Jokowi,” ujar Cecep.
Golkar diyakini bakal menang mudah jika menurunkan RK di Pilgub Jabar. Pasalnya, RK berstatus sebagai petahana yang punya elektabilitas tinggi. Berbasis hasil Pileg 2024, Golkar juga sukses menjadi penguasa DPRD Jabar pada periode kali ini.
