Ganjar Pranowo mengaku nyaman-nyaman saja dengan terminologi petugas partai yang disematkan pada dirinya, saat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengumumkannya sebagai calon presiden partai itu untuk Pilpres 2024.
"Menetapkan saudara Ganjar Pranowo, sekarang adalah gubernur Jawa Tengah, sebagai kader dan petugas partai untuk ditingkatkan penugasannya sebagai calon presiden Republik Indonesia dari PDIP," kata Megawati saat membacakan keputusan PDIP mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden, Jumat (21/4).
Bagi pengkritik, terminologi atau diksi 'petugas partai' yang dipakai PDIP selama ini dianggap konotatif dengan hirarki yang negatif jika disematkan pada seorang pejabat publik yang berasal dari partai. Pasalnya, 'petugas partai' bernuansa relasi kuasa 'juragan dan bawahan'. Sehingga pertanyaannya adalah, kepada siapa seorang kader partai itu memberikan loyalitasnya saat duduk di jabatan publik? Kepada partai atau kepada rakyat?
Najwa Shihab yang mewawancarai Ganjar Pranowo di kanal Youtube pribadinya Najwa Shihab, Minggu (23/4) juga mempertanyakan masalah sebutan 'petugas partai' itu kepada Ganjar dan turunan asumsinya seperti yang disebutkan di atas.
Ditanya soal ini, Ganjar mengaku sangat nyaman dengan sebutan itu. Ia memberikan alasan, bahwa pada prinsipnya 'petugas partai' adalah bentuk dari pelaksanaan perintah konstitusi.
"Kalau kita lihat orang berpartai, hampir seluruh partai kalau tidak ada tanda tangan dari ketua umum, dia tidak akan bisa dapat jabatan publik. Mari kita bertaruh, kita baca konstitusi, kita lihat semuanya ada dalam realitas. Kalau tidak dapat tanda tangan ketua umum yang merepresentasikan partai, maka tidak bisa. Mau jadi anggota DPR atau DPRD, suluruh partai melakukan itu, seleksi di dalam, representasinya sama," paparnya.
Dia juga mencontohkan mekanisme penetapan calon presiden yang akan diusung di pemilihan presiden. Capres tentu diusulkan dari parpol dan atau gabungan partai, yang berarti sosok yang dicalonkan itu representasi dari partai.
"Bu Mega saja menyampaikan kepada saya, 'aku juga ditugaskan oleh partai sebagai kader partai, ditugaskan untuk memimpin ini dan memberikan amanah ini," papar Ganjar.
Ganjar juga menepis anggapan bahwa dengan status 'petugas partai' maka itu serta merta membuat sosok yang menjadi pejabat publik akan lebih mementingkan partai dari pada rakyat.
"Ketika hari ini masyarakat menyampaikan protes sesuatu kepada saya tentang sesuatu yang mereka tidak setuju, saya layani langsung. Apa saya harus konsultasi kepada partai? Tidak. Karena saya sudah mengerti mana yang harus dikonsultasikan kepada partai, mana yang jadi kewenangan. Apa ketika menjadi anggota DPR, atau sebagai gubernur. Kader yang pernah menjalani kaderisasi di partainya pasti tahu. Saya salah satu orangnya," ucap Ganjar.
