Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah, melontarkan rumor bahwa calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan, akan mengumumkan mundurnya kader-kader partai pendukungnya pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dari pemerintahan Joko Widodo. Pernyataan tersebut disampaikannya melalui akun Twitter (X) pribadinya.
"Baru mendengar kabar baik bagi demokrasi kita, bahwa calon presiden no. 1 akan mengumumkan bahwa seluruh partai pendukungnya akan mundur dari kabinet pekan ini. Katanya, ini dalam rangka memantapkan posisi sebagai oposisi di pemilu nanti," twit @Fahrihamzah, Kamis (14/12). Ia pun memberikan catatan jika informasi yang disampaikannya tersebut masih perlu dikonfirmasi kepada yang bersangkutan.
Pasangan calon (paslon) Anies-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) atau Amin diusung Partai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). NasDem dan PKB masih memiliki 3 kursi di Kabinet Indonesia Maju (KIM): Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar (NasDem); Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah (PKB); dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar (PKB).
Sementara itu, kendati tak mengutarakannya secara terbuka, Jokowi berpihak kepada pasangan calon (paslon) nomor urut 2 yang diusung Koalisi Indonesia Maju, beranggotakan Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, Partai Gelora, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Garuda, dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Sebab, putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, menjadi calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto.
Kala dikonfirmasi, Fahri membenarkan bahwa apa yang diutarakannya perlu dicek kembali validitasnya. Kendati begitu, eks politikus PKS ini berpendapat, langkah Anies yang berseberangan dengan Jokowi menyehatkan demokrasi.
Gosip murahan
Dihubungi Alinea.id, politikus NasDem, Bestari Barus, menganggap isu yang dilontarkan Fahri adalah "bunga tidur". "Anggap saja sebagai mimpi waktu tidur, terus diucapkan saat bangun."
Menurutnya, rumor tersebut sengaja dihembuskan Fahri lantaran sedang frustasi mencari cara untuk menaikkan elektabilitas Partai Gelora, yang dalam survei berbagai lembaga di bawah ambang batas parlemen 4%. "Makanya, memainkan gosip-gosip murahan," cibirnya.
"[Dia juga bilang] yang umumin capres [Anies]. Apa hubungannya? Memang Anies [menjabat] Ketua Umum Partai NasDem?" sambungnya.
Bestari melanjutkan, perombakan (reshuffle) kabinet merupakan hak prerogatif presiden. NasDem hanya menawarkan opsi kader-kader terbaiknya sebagai menteri sedari awal. Dengan begitu, partainya tidak turut campur apakah diterima atau ditolak.
"Reshuffle itu haknya presiden. Kita enggak ikut-ikutan [menyodorkan nama]. Kita hanya mewakafkan kader, selanjutnya seterah presiden yang punya hak," jelasnya. "NasDem enggak mabuk kekuasaan!"
Eks Ketua Fraksi NasDem DPRD Jakarta ini lantas menyinggung dengan sikap partainya ketika kehilangan kursi menteri pertanian (mentan) dan menteri komunikasi dan informatika (menkominfo), yang sempat diisi Syahrul Yasin Limpo (SYL) dan Johnny G. Plate. Kedua posisi itu kini diisi nonpartai dan relawan Jokowi, yakni Amran Sulaiman dan Budi Arie Setiadi.
"Kita kehilangan 2 kursi [menteri] saja tidak bagaimana-bagaimana. Apa ada kita menyodorkan kader sebagai menteri baru? Apa ada kita mengkritik menteri yang dipilih presiden? Kan, enggak ada," katanya.
Bestari enggan mengomentari ketika ditanya apakah NasDem bakal kembali menawarkan kadernya sebagai pembantu presiden ketika diminta Jokowi. Ia hanya menyampaikan, "Waduh! Kita lagi fokus pemilu. Enggak mikir yang begitu-begitu. Biarkan itu urusan presiden. Kepikiran saja enggak, apalagi mendorong."
Lebih jauh, ia menerangkan, NasDem sampai kini masih mendukung pemerintahan Jokowi. Oleh karena itu, tidak tepat disebut sebagai oposisi sekalipun memiliki perbedaan sikap pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
"Kita sampai hari ini masih dukung pemerintah, kok! Apakah ada kebijakan pemerintah yang ditentang NasDem [sejak mendeklarasikan pencapresan Anies] sampai sekarang? Kan, enggak," tegasnya.
"Dukungan NasDem itu periodik. Artinya, NasDem komitmen mendukung pemerintahan Pak Jokowi sampai 2024. Masalah mendukung pencapresan Anies, NasDem hanya menjalankan aspirasi rakyat. Memang boleh mengintervensi partai agar mendukung capres tertentu? Artinya, NasDem berdikari, tidak terpengaruh dengan adanya tekanan."
Tidak ada masalah
Sementara itu, pengamat politik Universitas Bengkulu, Jarto Tarigan, membenarkan pernyataan Bestari itu. Ia berpendapat, tidak ada yang salah jika NasDem dan PKB hingga kini masih memiliki kursi di kabinet dan tidak menariknya.
"Koalisi Presiden Jokowi adalah masa bakti 2019 sampai dengan 2024. Perbedaan dalam Pilpres 2024 sesungguhnya hal biasa. Pilpres 2924 adalah dalam rangka koalisi 2024-2029. Jadi, sekarang ini beda pilihan pilpres dengan Jokowi adalah partai pengusung Anies dan Ganjar Pranowo tidak ada masalah walaupun menteri dari partai pengusung Ganjar dan Anies tetap di kabinet Presiden Jokowi sepanjang mereka sepakat demikian," ulasnya kepada Alinea.id.
Ia pun enggan mengomentari apakah NasDem dan PKB tetap menempatkan kadernya di kabinet Jokowi atau keluar. Jarto hanya mengakui kedua partai itu lebih untung jika tetap berada di dalam pemerintahan, yakni memiliki pengaruh di tengah-tengah masyarakat.
Sekalipun begitu, Jarto meningatkan ada risiko negatif berupa kritik yang bakal menerpa NasDem dan PKB. "Kelemahannya ada yang berpendapat kalau sudah tidak sejalan dengan presiden, mengapa tidak mundur saja."
