Usulan Partai Gerindra menjadikan Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, M Taufik sebagai wakil gubernur DKI Jakarta, menuai polemik. Selain dari pihak di luar partai koalisi, penolakan juga berasal dari PKS, kolega Gerindra di Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu.
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menyatakan, persoalan ini akan dibahas pada pertemuan yang akan digelar di kediaman Prabawo di Jalan Kartanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (18/9) malam.
"Nanti malam pak Prabowo akan berjumpa para pimpinan PKS. Kita lihat nanti, bergantung pada pembicaraan kedua belah pihak antara PKS dan pak Prabowo," kata Muzani di DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (18/9).
Dia menjelaskan, usulan M Taufik menjadi pengganti Sandiaga Uno merupakan keinginan para kader Gerindra di DKI Jakarta. Menurutnya, para kader Gerindra Jakarta menginginkan agar posisi wagub DKI dapat diisi oleh kader Gerindra.
"Kalau bisa kader Gerindra juga ikut dimajukan, ada pandangan seperti itu, dan M Taufik diharapkan oleh kawan-kawan Gerindra DKI," katanya.
Ia mengatakan dorongan dari para kader Gerindra di DKI patut jadi perhatian, karena merupakan harapan dan menyangkut soliditas partai di daerah. "Jadi kita menghargai pandangan serta pikiran itu," ucapnya.
Adapun penolakan terhadap Taufik, salah satunya disebabkan oleh rekam jejaknya sebagai mantan koruptor. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) termasuk yang menentang pengajuan Taufik karena alasan ini.
Selain itu, PKS yang menjadi partai pengusung Anies Baswedan-Sandiaga Uno, bersama Partai Gerindra, pada Pilkada 2017 lalu, tak rela kursi wagub DKI dikuasai Gerindra.
Wakil Dewan Syuro PKS Hidayat Nur Wahid, berharap Ketua Umum Gerindra Prabowo SUbianto, memegang janjinya untuk memberikan kursi wakil gubernur DKI Jakarta pada kader PKS.
"Saya berharap ini masih bisa kita pegang, kami percaya bahwa pak Prabowo memberikan komitmen yang pernah diberikan kepada PKS, itu yang kami pahami," ujarnya.