Gerindra tempuh jalur hukum baliho turunkan rating Prabowo sebagai capres

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra memproses hukum penggunaan baliho yang melakukan kampanye hitam dan merugikan Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Baliho yang mendiskreditkan Prabowo tersebut terdapat di daerah pendukung tinggi.

"(Daerah) Itu kemudian disasar, kemudian dipasang baliho-baliho yang menurut analisa kami bisa menurunkan rating Pak Prabowo, serangan secara halus. Kami tidak mau berspekluasi di ranah publik, kami milih untuk melakukan, memilih jalur hukum," kata Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad di komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/9).

Dasco mengaku susah untuk menerangkan narasi yang dinilai Partai Gerindra bertujuan untuk memojokkan Prabowo. Menurutnya, lebih baik pihak berwajib yang melakukan proses hukum.

"Saya susah kalau kemudian menerangkan narasinya. Lebih baik nanti diproses hukumnya, itu kan dikaji aparat penegak hukum mengenai apa yang kami keberatan dan kami rasa. Setelah kami analisa, memang itu konten-konten yang sepintas kelihatan positif, tetapi hasilnya negatif bagi Pak Prabowo," ujar dia.

Menurut Dasco, pemasangan baliho tidak berkaitan dengan Pilpres 2024. Namun demikian, Partai Gerindra telah memerintahkan seluruh kader untuk menurunkan baliho yang menyudutkan Menteri Pertahanan RI itu.

"Daerah-daerah yang sudah dipasang baliho, kami minta kepada para kader untuk menurunkan karena itu juga memasang Pak Prabowo tanpa izin. Kemudian, sudah minta kepada daerah-daerah yang secara masif dipasang utk melakukan koordinasi atau melaporkan ke Polda masing-masing," kata Dasco.

Sebelumnya, Dasco mengatakan, pemasangan baliho tersebut dilakukan di daerah dengan tingkat keterpilihan tinggi terhadap Prabowo. Daerah tersebut antara lain di Sumatera Barat, Aceh, Kalimantan Selatan dan Madura.

"Itu masif," tegasnya.

Dasco mengaku pihaknya sudah mengetahui pelaku penjegalan Prabowo melalui baliho tersebut. Sosok tersebut, kata Dasco, memiliki dana yang sangat banyak.

"Karena kan kalau secara masif, dia itukan mengorganisir orang banyak, dananya juga banyak. Ya kita tahu. Tapi ya sudahlah," ucap Wakil Ketua DPR ini.

Meski demikian, Dasco mengatakan hingga saat ini Partai Gerindra baru mengambil tindakan dengan melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib. 

"Ya, kita nggak cuma lapor, kita karena kemudian mereka bukan kita yang pasang ya kita minta, instruksikan kepada seluruh kader di daerah tersebut dicopot," ucapnya.