close icon
Scroll ke atas untuk melanjutkan
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menolak Gerindra dikaitkan dengan kegiatan Permadi dalam upaya menggagalkan pelantikan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.Alinea/Kudus Purnomo
icon caption
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menolak Gerindra dikaitkan dengan kegiatan Permadi dalam upaya menggagalkan pelantikan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.Alinea/Kudus Purnomo
Politik
Senin, 30 September 2019 14:07

Gerindra akui tak bisa kontrol Permadi

Permadi adalah anggota Partai Gerindra, namun apa yang dilakukannya di luar kebijakan partai.
swipe

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani memastikan pergerakan anggotanya yakni Permadi tidak berkaitan dengan partainya. Muzani mengatakan Partai Gerindra tidak pernah mengeluarkan instruksi pengerahan massa untuk menggagalkan pelantikan Presiden Joko Widodo.

"Siapa saja boleh mengaku, ya nanti dialah yang membutikan, karena berkali-kali kita seperti itu. Partai tidak memiliki kebijakan, instruksi, pengerahan," ujar Muzani di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Senin (30/1).

Permadi dikabarkan menggelar pertemuan tertutup dengan purnawirawan TNI Soenarko dan Al Khaththath di kediamannya, Jalan Pengadegan Barat No 41, Jakarta Selatan, Sabtu (28/9). 

Dalam pertemuan itu, dibahas pembagian tugas untuk melakukan gerakan people power. Usai pertemuan, Permadi mengatakan mendukung penurunan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelum pelantikan.

Menurut Permadi, pertemuan itu juga dihadiri lintas generasi yang mengikuti demonstrasi saat ini. Dia menyebut partai politik di parlemen tak bisa diharapkan karena banyak dari koalisi Jokowi. Karenanya, Permadi mendukung gerakan mahasiswa menurunkan Jokowi.

Meski Permadi menjadi anggota Partai Gerindra, apa yang dilakukannya di luar kebijakan partainya. Muzani mengaku, apa yang dilakukan kader sering kali tidak bisa dikontrol oleh partai.

"Tapi kita tidak mungkin bisa mengontrol tindakan-tindakan pribadi orang," jelasnya.

Sebelumnya, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menegaskan, pihak yang hendak menggagalkan pelantikan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden terpilih pada Pemilu 2019 akan berhadapan dengan TNI. Menurutnya, peringatan itu juga berlaku kepada semua pihak yang bertindak anarki. 

img
Marselinus Gual
Reporter
img
Mona Tobing
Editor

Untuk informasi menarik lainnya,
follow akun media sosial Alinea.id

Bagikan :
×
cari
bagikan