Program Kartu Prakerja yang diinisiasi pemerintah menjadi salah satu isu yang dibahas dalam Rapat Paripurna (Rapur) DPR RI Masa Persidangan III 2019-2020, Selasa (5/5).
Anggota DPR Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati menegaskan, dalam proses implementasinya program Kartu Prakerja ini banyak menimbulkan permasalahan.
Beberapa hal dirasa janggal, mulai dari sistem registrasi yang tidak bisa diakses dan pengelolaan pelatihan yang tidak tepat.
"Sistem registrasi online yang tidak bisa diakses oleh masyarakat di seluruh Indonesia, karena menurut data, hanya sekitar 60% daerah yang bisa akses internet. Juga pengelolaan pelatihan yang tidak tepat dalam situasi pandemi saat ini, dengan alokasi anggaran Rp5,6 triliun," kata perempuan yang akrab disapa Mufida ini, saat melayangkan interupsinya di sela-sela Rapur.
Menurut Mufida, dari segala masalah-masalah yang ada dalam program Kartu Prakerja ini, nyatanya program tersebut belum memenuhi rasa keadilan dan pemerataan bagi bangsa Indonesia.
Sebab itu, Fraksi PKS mendorong DPR sebagai lembaga perwakikan rakyat untuk mendesak pemerintah menghentikan program Kartu Prakerja.
Daripada untuk hal yang sia-sia, Kurniasih menyarankan, lebih baik anggarannya dalam program tersebut dialihkan guna membantu kebutuhan hidup pekerja terdampak pandemi Covid-19, dan upaya recovery kondisi ekonomi pascapandemi.
"Hingga akhir April 2020 ini, Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) dan BPJS tak mencatat ada sekitar 2,8 juta pekerja yang terkena dampak Covid-19. Menurut Center of Reform and Economic Indonesia, angka tersebut akan semakin bertambah hingga mencapai angka 9 jutaan," tegas Anggota Komisi IX ini.
Berdasarkan pertimbangan data tersebut, Mufida mengatakan, sudah selayaknya DPR RI melaksanakan fungsinya sebagai legislatif, khususnya fungsi pengawasan terhadap pemerintah demi kesejahteraan rakyat.
Interupsi Mufida kemudian dijawab oleh Anggota DPR Fraksi Golkar, Muhammad Misbakhun. Dia mengatakan, sejatinya program Kartu Prakerja adalah janji kampanye Presiden Jokowi saat Pilpres 2019 yang harus dipertanggungjawabkan kepada pendukungnya.
"Beliau terpilih kembali menjadi presiden 2019-2024. Adalah keharusan dan komitmen calon presiden untuk mewujudkan janji kampanye," tegas dia.
Fraksi Golkar tidak sepakat jika program Kartu Prakerja dihentikan. Pasalnya sejak Golkar mendukung Jokowi, program Kartu Prakerja menjadi salah satu program positif yang mereka dukung.
Program ini, kata Misbakhun, sangat berguna bagi masyarakat yang ingin mencari kerja dan mendapatkan pelatihannya terlebih dahulu.
"Kita tak pernah memperkirakan pandemi Covid akan datang ke Indonesia di 2020 ini. Karena itu Kartu Prakerja dimodifikasi menjadi bantuan semi BLT," ujar Anggota Komisi XI ini.
Dalam situasi pandemi ini juga, lanjut dia, sasaran menjadi diperluas. Mulanya, hanya mereka yang ingin mencari pekerjaan saja, sekarang juga diperuntukkan bagi masyarakat yang terdampak Covi-19, misalnya korban PHK.
Sebagai mantan anggota Tim Kampanye Jokowi-Ma'ruf Amin, Misbakhun memastikan program ini tidak ada persentuhan apapun. Ia membantah jika ada kongkalikong di dalamnya.
"Program ini dipastikan sangat transparan dan pro rakyat. Tidak ada 'hengky-pengky' dan sentuhan apapun antara pencarinya langsung. Uang pun dikirim langsung dari rekening kas negara kepada mereka yang menerima," pungkasnya.
