Scroll ke atas untuk melanjutkan

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memberikan pernyataan jelang Pilkada serentak di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Senin (25/6)./Antara Foto

Politik

Kamis, 04 Juli 2019 10:58

Golkar tak akan ubah waktu penyelenggaraan Munas

Sesuai Munaslub 2017, Munas Golkar akan diselenggarakan pada Desember 2019.

Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie menyatakan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar akan digelar pada Desember 2019. Pernyataan tersebut disampaikan melalui surat Dewan Pembina Partai Golkar yang ditujukan pada DPP Partai Golkar.

Dalam surat tertanggal 25 Juni 2019, Aburizal menyarankan DPP Golkar segera mengadakan rapat pleno untuk persiapan dan penetapan jadwal rapat pimpinan nasional (rapimnas). Gelaran ini akan menjadi ajang konsolidasi Partai Golkar usai perhelatan Pemilu 2019.

"Sekaligus melakukan persiapan dan menetapkan tanggal Munas pada akhir 2019 yang akan datang," kata Aburizal dalam surat tersebut.

Politisi Golkar Ibnu Munzir membenarkan isi surat tersebut. "Iya, ada suratnya," katanya di Jakarta, Rabu (3/7).

Surat pengarahan, petunjuk, pertimbangan saran dan nasehat Wanbin Partai Golkar.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI itu juga mengatakan, surat tersebut berlandaskan hasil Munaslub 2017 lalu. Saat itu, seluruh internal Golkar menyepakati agar Munas dilakukan pada Desember 2019.

Karena itu, desakan sejumlah pihak di dalam partai untuk mempercepat Munas tidak akan dihiraukan. Ibnu Munzir yang juga Ketua DPD I Golkar Sulawesi Barat, menyatakan pihaknya tetap akan taat dan konsisten dengan hasil Munaslub 2017.

"Hal ini sejalan dengan saran dan masukan Dewan Pembina agar Munas dilaksanakan pada akhir tahun 2019. Jadi, Munas akan dilaksanakan bulan Desember 2019," kata dia.

Desakan agar Munas Golkar dipercepat muncul dari sejumlah kader Golkar. Politisi senior Golkar Yorrys Raweyai mengusulkan agar Munas digelar sebelum presiden terpilih Joko Widodo menentukan menteri di kabinet pada Oktober 2019 mendatang.

Dia beralasan, Ketua Umum Golkar selanjutnya tidak bisa merangkap jabatan dengan menduduki posisi menteri di pemerintahan. Karena itu, ketua umum harus menentukan pilihan, yaitu fokus di partai atau menjadi pembantu Presiden.

"Apakah mau jadi Ketum Golkar atau menjadi menteri di kabinet? Dengan demikian lebih fokus dan waktunya panjang, yaitu lima tahun. Sehingga butuh waktu, persiapan, dan kemampuan mengonsolidasikan," kata Yorrys beberapa waktu lalu.

Namun mayoritas DPD Golkar menolak hal tersebut dan tetap berpegangan pada kesepakatan hasil Munaslub 2017. Politisi senior Golkar Jusuf Kalla juga telah menyampaikan tidak setuju apabila munas Golkar dipercepat. JK meminta agar semua pihak bersabar dan menunggu pelaksanaan Munas Desember 2019. (Ant)