Hasil resmi rapat Majelis Syuro PKS untuk Pilpres 2019

Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menghasilkan rekomendasi Cawapres Prabowo Subianto untuk Pilpres 2019.

Rapat istimewa Majelis Syuro PKS yang digelar hampir 9 jam tersebut menghasilkan sebuah mandat bagi Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS. Sembilan elit PKS diminta untuk menyampaikan aspirasi kader terhadap Parpol pendukung Prabowo lainnya.

Presiden Dewan Pimpinan Pusat PKS Sohibul Iman mengatakan, mandat itu diberikan untuk memperjuangkan nama-nama Cawapres yang diusulkan oleh PKS dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) agar diterima oleh partai pendukung Prabowo.

"Kami mengapresiasi menyetujui dan mengawal hasil rekomendasi itjima ulama GNPF MUI yang telah menetapkan dua pasangan calon presiden dan wakil presiden republik Indonesia untuk tahun 2019-2024, dan Insha Allah DPTP akan memperjuangakan hal itu," paparnya di DPP PKS, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Selasa (7/8) malam.

Dia mengaku masih memperjuangakan sembilan nama Cawapres yang diusulkan PKS sebelumnya. Hal itu dilakukan apabila nama Salim Segaf Al Jufri dan Abdul Somad tak dipilih oleh Prabowo Subianto.

"Sembilan nama itu tidak bersifat mutlak. Andaikan dua nama itu tak dipilih oleh pak Prabowo, sembilan nama itu hidup lagi, tapi ini kan sudah mengerucut ke dua nama kalau tidak dipilih ya jadi buyar," kata dia.

Terkait adanya nama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang juga digadang-gadang menjadi calon kuat pendamping Prabowo, Sohibul katakan tak ingin berandai-andai dan tetap fokus kepada dua nama yang dianjurkan oleh majelis syuro dan itjima ulama GNPF.

"Jadi kita tak mau berandai-andai. Fokus perjuangan kita adalah keputusan majelis syuro dan hasil itjima ulama. Kita berpeluang di situ, apabila nanti ada kemungkinan begitu (AHY yang dipilih) biar DPTP yang memutuskan," tuturnya.

Terkait adanya isu akan berpindah dari barisan Prabowo, politisi PKS Aboe Bakar Alhabsy, menyatakan hal itu tak akan terjadi. Sebab, menurutnya hal itu bertentangan dengan hasil dari rapat istimewa majelis syuro yang ingin tetep membawa aspirasi masyarakat untuk mengganti presiden.

"Tidak, kita tidak mungkin ke Jokowi, itu kan sudah menjadi keputusan rapat istimewa mejelis syuro," pungkasnya.

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (kiri) bersama Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Salim Segaf Aljufri (tengah) didampingi Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan (ketiga kiri), Wakil Ketua Dewan Syura PKS Hidayat Nur Wahid (kedua kanan), Presiden PKS Sohibul Iman (kanan) usai melakukan pertemuan tertutup di Jakarta, Senin (30/7). Partai Demokrat resmi berkoalisi dengan PKS dalam Pilpres 2019.  (Antara Foto).

Prabowo tak tegas

Sementara itu, Sohibul Iman menilai Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Capres Prabowo Subianto dinilai tidak tegas dalam memutuskan pendampingnya pada Pilpres 2019. Bahkan, Sohibul memandang Prabowo bagaikan pemain bola yang hanya bisa memegang bola, tanpa bisa melempar bolanya.

"Prabowo hingga saat ini cuma pegang bola, tapi enggak dilempar-lempar ke UAS (Ustadz Abdul Somad) ataupun ke Habib Salim (Salim Segaf Al Jufri)," sindirnya.

Hingga saat ini, kata dia, PKS masih memegang teguh keputusan musyawarah nasional Majelis Syuro PKS pada Januari 2017 lalu yang mengusulkan sembilan nama Capres maupun Cawapres untuk Pilpres 2019 mendatang.

Selain itu, PKS juga masih tetap merekomendasikan nama anjuran ijtima ulama, yaitu Ustadz Abdul Somad dan Ketua Dewan Pertimbangan PKS Salim Segaf Al-Jufri agar dipilih Prabowo Subianto.

Koalisi PKS dengan Prabowo, kata dia, seharusnya bisa bermuara ke arah kepastian calon kandidat. Sehingga, ia terus meyakinkan agar koalisinya bertransformasi ke dalam bentuk koalisi de jure alias resmi.

"Secara de facto kami terus berkerja sama, tapi harus tuntas sampai kepada koalisi de jure. Nah, inilah yang kami sedang proses," ucapnya.

Terkait adanya manuver dari elemen Partai Gerindra seperti Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) yang sudah menyatakan sikap dukungannya terhadap Ustadz Abdul Somad, Sohibul mengatakan tak mempermasalahkan hal tersebut. Sebab, hal itu masih termasuk rekomendasi yang diinginkan PKS.

"Kalau misalkan Prabowo memilih UAS, maka PKS masuk pada poin ke nomor dua hasil rapat majelis syuro PKS, yaitu kita mendukung ijtima ulama," kata dia.

Lebih lanjut, Sohibul mengatakan jika nantinya ada perbedaan pilihan antara PKS dengan Prabowo terkait Cawapres, alias rekomendasi PKS tak dipilih Prabowo, Sohibul akan menyerahkan sepenuhnya kepada DPTP untuk menentukan langkah politik selanjutnya.

"DPTP sudah mendapatkan mandat untuk membahas itu," pungkasnya.