Hasto mengaku miris, banyak anggota DPR kejar popularitas

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, mengaku miris dengan kondisi anggota DPR di Senayan saat ini. Menurutnya, banyak anggota DPR yang bekerja untuk kepentingan elektoral dengan mengusung program-program populis.

Hasto menyampaikan, ini bagian dari pandangannya terkait mekanisme pemilihan anggota legislatif dengan sistem proposional tertutup. Diketahui, Fraksi PDIP satu-satunya fraksi di Senayan yang sepakat dengan sistem tertutup.

"Bahkan saya bertemu dengan beberapa menteri, ini sebagai autokritik, bagaimana praktek kelembagaan di DPR saat ini. Hampir semua anggota fokus pada elektoralnya, mendorong kebijakan populis sebanyak mungkin di daerah elektoralnya," kata Hasto dalam sebuah diskusi daring, Rabu (4/1).

"Lalu bagaimana kita bisa berpikir 25 sampai 50 tahun ke depan kalau hanya memikir popularitas elektoralnya? Tidak berpikir bagaimaan suatu pertumbuhan nasional yang tangguh untuk mengejar dari ketertinggaln bangsa lain dan menjadi pemimin bangsa lain," ujarnya.

Menurut Hasto, salah satu faktor yang mendorong rendahnya kepercayaan publik terhadap partai politik (parpol) ialah kelembagaannya, yakni melakukan sosialisasi dan pendidikan politik. Dengan demikian, menghasilkan wakil rakyat yang memiliki kapasitas dan kapabilitas menjalakan fungsinya sebagai anggota dewan.

Sayangnya, kata dia, wajah pemilu saat ini ialah kerap kali parpol menjaring tokoh-tokoh populer meski dari aspek kapasitas dan kapabilitas fungsi legislasi sangat kurang.

"Sehingga, banyak kemudian yang menjadi anggota dewan tujuannya untuk memperkuat keterpilihan, memperkuat dapil masing-masing daripada berpikir jangka panjang untuk 25 sampai 50 tahun ke depan untuk Indonesia," tuturnya.

Hasto mengatakan, sejak diputuskan Mahkamah Konstutusi (MK) pada 2008, sistem proposional terbuka di tengah kondisi minimnya kelembagaan parpol, cenderung menjadi ajang nepotisme dalam pemilihan anggota legislatif.

"Karena itulah PDIP merespon dengan memberikan batasan hanya dua orang dalam satu keluarga. Itu pun dari tingkat berbeda. Karena kami melihat, pragamatisme dalam proposional terbuka cenderung mendorong nepotisme, yang mengangkat anak-anak tokoh, istri-istri tokoh, sekedar diangkat tanpa melalui proses kelembagaan melalui kaderisasi dan pendidikan politik," katanya.

Kendati demikian, Hasto mengaku PDIP akan mengikuti apapun keputusan MK nantinya, apakah tetap mempertahankan sistem proporsional terbuka atau kembali ke proporsional tertutup. Menurutnya, apa yang ia sampaikan ini merupakan diskursus agar terwujudnya kesadaran parpol dalam melakukan kelembagaan politik.

"Tapi apapun sikap PDIP, kami taat konstitusi. Ini merupakan satu diskursus positif. Ini bagian dari pendidikan politik," tuturnya.