Hilangnya indikator kematian picu ketenangan semu

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menilai keputusan dikeluarkannya angka kematian dari indikator penanganan Covid-19 akan membius masyarakat pada ‘ketenangan semu’. "Penghilangan angka kematian akan membius masyarakat pada ‘ketenangan semu’. Dampaknya semakin banyak masyarakat yang abai prokes," ucapnya kepada Alinea.id, Rabu (11/08/2021).

Bahkan kata Netty, kebijakan ini Juga akan berpengaruh pada kesiapsiagaan seluruh pemangku kepentingan dan tidak ada dasar ilmiahnya.“Angka kematian adalah indikator penting yang harus dihitung dalam penanganan pandemi. Pastikan setiap kebijakan harus ada landasan ilmiahnya. Jangan asal gampangnya saja," kata Netty.

Netty kemudian mempertanyakan standar pemerintah ketika mengeluarkan angka kematian dari indikator penanganan Covid-19. "Jika alasannya data kematian menyebabkan distorsi, maka benahi proses input dan sistemnya. Jika ada masalah data, saya yakin bukan hanya pada angka kematian, statistik data lain, juga perlu dipertanyakan," lanjut Netty.

Angka kematian, kata Netty, dapat  memberi gambaran tingkat keparahan pandemi di suatu daerah dan bagaimana sistem kesehatan merespon  kondisi tersebut . "Justru berbahaya kalau dikeluarkan dari indikator karena dapat melenakan para pengambil kebijakan. Seolah kondisi aman dan terkendali, padahal  mengandung bom yang siap meledak," jelasnya.

Menurut Netty, kebijakan dikeluarkannya angka kematian dari indikator penanganan Covid-19 harus menjadi kode keras bagi pemerintah agar mengembalikan penanganan pandemi kepada pihak/lembaga kredibel.

“Saya tidak bosan menyampaikan bahwa leading sector penanganan pendemi adalah Kemenkes dan Satgas Covid-19. Jangan serahkan urusan bencana kesehatan ini kepada pihak atau lembaga yang bukan bidangnya," imbaunya.

Polikus Partai Keadilan Sejahtera ini juga meminta agar pemerintah tidak mengulangi lagi membuat kebijakan pandemi yang  tidak berdasar. "Penanganan pandemi menyangkut keselamatan ratusan juta rakyat. Jika salah dalam membuat kebijakan, taruhannya adalah nyawa rakyat. Tolong selipkan jiwa welas asih, empati dan kasih sayang dalam memutuskan setiap kebijakan," tutupnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut pemerintah tidak memakai data kematian sebagai indikator untuk melakukan evaluasi terhadap Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 dan PPKM Level 3. Sebab, data kematian yang dilaporkan ternyata tidak akurat akibat adanya input data yang merupakan akumulasi angka kematian selama beberapa minggu sebelumnya.

“Evaluasi tersebut kami lakukan dengan mengeluarkan indikator kematian dalam penilaian karena kami temukan adanya input data yang merupakan akumulasi angka kematian selama beberapa minggu ke belakang sehingga menimbulkan distorsi dalam penilaian,” ujar Menko Luhut dalam konferensi via Youtube Kemenko Marves, Senin (9/8).