Ibas: Kinerja APBN 2020 perlihatkan daya tahan baik

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menilai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 mendapat tekanan pandemi Covid-19, sehingga mengubah tatanan kehidupan dan perekonomian.

Pandemi, jelasnya, menyebabkan pemberhentian aktivitas ekonomi, pemutusan hubungan kerja (PHK), menurunnya pendapatan negara, serta pembiayaan negara. Oleh karena itu, beberapa terobosan yang tidak biasa dilakukan negara harus segera dilakukan untuk menyelamatkan nyawa masyarakat dan kesehatan rakyat.

Namun, menurutnya pelaksanaan APBN 2020 berjalan dengan baik. “Kinerja APBN 2020 memperlihatkan daya tahan yang baik dalam melawan hantaman keras yang disebabkan oleh Covid-19,” ujarnya saat menyampaikan beberapa pendapat mini berbagai fraksi dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022, secara virtual, Selasa (7/9/2021).

Hal ini, jelas Ibas, ditunjukkan oleh indikator ekonomi makro, meskipun pertumbuhan perekonomian Indonesia -2,1%. Pasalnya, kondisi ini jauh lebih baik dibandingkan pertumbuhan perekonomian negara lain yang menunjukkan minus fiskal yang lebih parah daripada Indonesia seperti di Amerika, Uni Eropa, India, bahkan Jepang.

“APBN 2020 dijalankan dengan kebersamaan agar kita dapat melewati krisis pandemi Covid-19 dan bangkit kembali sebagai bangsa yang besar dan berdaulat,” lanjut Ibas.

Politikus Partai Demokrat ini melaporkan, pendapatan negara 2020 sebesar Rp1.647,7 triliun atau mencapai 96,9% dari targetnya sebesar Rp1.699,9 triliun. Di sisi lain, realisasi belanja negara tercatat senilai Rp2.595,4 triliun atau 94,7% dari target APBN 2020 yang sebesar Rp2.739,1 triliun.

Ia melanjutkan, dengan realisasi pendapatan dan belanja negara tersebut, defisit APBN 2020 yang diperkirakan mencapai Rp1.039,2 triliun, kenyataanya hanya mencapai sebesar Rp947,6 triliun. Sementara itu, realisasi pembiayaannya untuk menutup defisit anggaran mencapai Rp1.193,2 triliun atau 114,8% dari proyeksi Rp1.039,2 triliun.

Adapun sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) pada 2020 tercatat sebesar Rp245,6 triliun. “Maka terdapat SAL akhir tahun anggaran 2020 sebesar Rp388,1 triliun,” ujar Ibas.

Banggar kemudian meminta agar pemerintah dapat serius dalam menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun anggaran 2020, termasuk tentang pemberian insentif dan fasilitas perpajakan untuk penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

“DPR RI melalui Banggar, memberikan dukungan penuh atas respons cepat pemerintah melalui extraordinary policy dan kebijakan countercyclical,” ujar Ibas