Isu kudeta Cak Imin, PKB harus gerak cepat redam gejolak politik

Konflik internal partai politik tidak saja menerpa Partai Demokrat, namun juga mulai mengguncang Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Kader PKB di sejumlah daerah berencana menggelar Muktamar Luar Biasa (MLB) untuk melengserkan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dari kursi ketua umum. Dia dinilai melanggar anggaran dasar dan rumah tangga (AD/ART) PKB.

Teranyar, eks Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB Jeneponto, Sulawesi Selatan, Andi Mappatunru, mengklaim 10 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan 113 DPC PKB sudah konsolidasi untuk mendukung Muktamar Luar Biasa PKB tersebut.

Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai PKB saat ini sedang begerjolak. "Jika betul apa yang disampaikan mantan DPC PKB, kubu Cak Imin layak waspada. Karena gejolaknya muncul dari dalam. Ada pihak yang mulai tak puas dan mempersoalkan AD/ART," kata Adi dihubungi Alinea.id, Selasa (13/4/2021).

Menurut Adi, bila Cak Imin tak bergerak cepat meredam gejolak politik di tubuh PKB, maka nasibnya bisa sama dengan Demokrat. "Tiba-tiba ada KLB. Besar atau kecilnya gejolak jangan disepelekan. Sudah ada contoh Demokrat, KLB mudah dilakukan. Setelah itu tempur di meja hukum. Karenanya, kubu Cak Imin meski gerak cepat," jelas Adi.

Dosen Ilmu Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta ini melihat manuver politik rival Cak Imin lemah dibandingkan dengan gejolak politik pada Demokrat. Adi melihat tak ada figur kuat yang menunggangi rival politik Cak Imin.

"Memang lemah. Tapi layak diwaspadai mengingat selama ini tak ada yang berani berontak ke Cak Imin. Ini fenomena wajar. Bukan partai namanya kalau tak bergejolak. Partai itu kumpulan orang yang punya kepentingan, bukan kumpulan malaikat. Tergantung cara penangannya," pungkasnya.

Untuk diketahui, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB Jeneponto, Sulawesi Selatan, Andi Mappatunru mengungkapkan kekecewaannya pada kepemimpinan Ketum PKB Muhaimin Iskandar. DPP PKB, kata dia, serampangan menunjuk Ketua dan para pengurus DPW hingga DPC, tanpa melalui penjaringan nama sesuai AD/ART.

"Ujug-ujug muncul SK ketua DPW. Lalu pemilihan ketua DPC juga. Sehingga teman-teman anggap musyawarah wilayah dan cabang serentak 2020 kemarin enggak sesuai AD/ART," ujar Andi kepada wartawan.

Bahkan, dia menilai kondisi PKB di bawah Ketum Cak Imin sudah tak sesuai dengan cita-cita PKB terdahulu. Andi mengklaim ada 10 Dewan Pimpinan Wilayah konsolidasi mendukung Muktamar Luar Biasa PKB.