Jalan terjal PSI di tangan Bro Giring 

Karier politik Giring Ganesha kian moncer di Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Setelah "magang" jadi pelaksana tugas Ketua Umum PSI selama lebih dari setahun, Giring kini resmi menduduki kursi orang nomor satu di partai berlambang tangan mengepal bunga itu. 

Penunjukan Giring diumumkan langsung oleh mantan Ketua Umum PSI Grace Natalie lewat telekonferensi yang dihadiri jajaran petinggi PSI pada pertengahan November lalu. Di hadapan para kader, Grace membacakan surat keputusan (SK) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) terkait perubahan struktur kepengurusan PSI.

“Hal ini membuktikan bahwa PSI mengutamakan regenerasi dan integritas ketimbang dominasi tokoh sentral,” tulis Giring dalam unggahan foto pada akun Instagram pribadinya @giring, Rabu (17/11).

Giring memegang jabatan pelaksana tugas Ketum PSI sejak 18 Agustus 2020. Kursi PSI-1 diberikan kepada Giring lantaran Grace ingin fokus  menuntaskan studi magister di Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University of Singapore. 

Wakil Sekretaris Jenderal PSI Satia Chandra Wiguna menegaskan proses pemilihan Giring telah sesuai dengan mekanisme yang berlaku di internal partai. Dewan Pengurus Pusat (DPP) PSI mengajukan nama Giring lantaran kinerjanya dianggap baik saat memimpin PSI selama Grace absen. 

"Ini kader kita yang dipilih oleh teman-teman DPP PSI. Jadi, ini sudah sesuai prosedur dan mekanisme di internal partai (Giring) terpilih menjadi ketua umum,” tutur Chandra saat dihubungi Alinea.id, Kamis (9/12)

Dari DPP, kata Chandra, nama Giring kemudian diajukan ke Mahkamah Partai dan Dewan Pembina PSI. Di kedua badan itu, rekam jejak serta visi-misi Giring sebagai ketua umum dibahas. Setelah melalui proses tersebut, barulah Giring disepakati sebagai pengganti Grace. 

“Nah, terpilihlah Bro Giring. Beliau kan juga kader PSI, ya, dan suaranya tinggi saat Pileg 2019 lalu. Jadi, bukan orang lain nih Bro Giring ini," ujar Chandra. 

Pada 2019, Giring turut menjadi salah satu caleg DPR RI yang diusung PSI. Meskipun meraup suara terbesar di dapilnya di Jawa Barat, Giring tak bisa melenggang ke Senayan lantaran PSI tak lolos ambang batas parlemen. 

Berbeda dengan partai politik nasional yang lazimnya menggelar musyawarah nasional dan melibatkan DPW serta DPC, pemilihan Giring dibahas dan disepakati di tingkat DPP. DPW dan DPC hanya dilibatkan dalam acara Kopi Darat Nasional (Kopdarnas) PSI yang digelar setelah Giring terpilih. 

Menurut Chandra, PSI memang sengaja tak menggelar munas berskala besar dalam pemilihan ketum. Itu dilakukan supaya tidak ada politik transaksional dan jual beli suara dalam proses pemilihan ketum sebagaimana yang kerap terungkap terjadi di parpol-parpol lain. 

“Kita ingin memastikan bahwa PSI ini berdiri tegak sesuai dengan DNA PSI, yaitu antikorupsi. Kita enggak mau ada tangan-tangan di mana calon ketua umum bisa membayar daerah-daerah agar terpilih. Kita ingin memastikan itu enggak terjadi,” terang Chandra.

Selain kinerja, faktor elektabilitas juga jadi pertimbangan bagi DPP PSI dalam mengajukan nama Giring sebagai ketua umum. Menurut Chandra, jajaran petinggi PSI meyakini kehadiran mantan vokalis band Nidji itu sebagai ketum bisa menjadi magnet politik untuk meraup dukungan publik. 

Namun demikian, Chandra menegaskan Giring bukan satu-satunya andalan PSI untuk mendongkrak elektabilitas. PSI juga akan menggenjot kinerja kader di DPW, DPC, dan yang duduk sebagai legislator daerah untuk menjalankan program-program partai yang sejalan dengan kepentingan publik. 

“Itu yang membuat PSI juga disukai masyarakat. Jadi, bukan hanya seorang Giring semata. Ada elemen lain yang kami yakin bisa membuat suara PSI naiklah di (Pemilu) 2024,” tutur Chandra.

Mencari bentuk? 

Peneliti dari Pusat Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Wasisto Raharjo Jati mengkritik pemilihan Giring sebagai Ketum PSI yang terbilang senyap. Menurut dia, model pemilihan tersebut justru kontradiktif dengan jargon yang kerap digaungkan PSI, yakni sebagai parpol yang inklusif dan egaliter. 

"Kesannya eksklusif karena publik tidak tahu calon mana yang beredar.  Biasanya dalam nominasi pemilihan ketum partai itu diumumkan ke publik. Siapa calon ketua umum, dari DPW mana? Jadi, eksklusif ini dan terkesan kurang demokratis,” tutur Wasisto kepada Alinea.id, Sabtu (11/12).

Wasisto juga mempertanyakan model pemilihan dengan calon tunggal yang dipakai PSI. Sebagai partai yang terbuka, menurut Wasisto, PSI seharusnya membuka peluang bagi semua kader untuk mencalonkan diri sebagai ketua umum. 

"Ini juga kan justru kontradiktif dengan citra yang dibangun PSI. Nah, maksudnya di sini, PSI sepertinya belum punya pakem. Apakah dia mau jadi partai massa, partai kader, atau partai yang ideologis?" cetus Wasisto. 

Partai massa umumnya dibangun untuk meraup dukungan publik sebesar-besarnya tanpa mempedulikan proses kaderisasi dan kualitas para kader yang direkrut. Disiplin dan kedekatan antara para kader partai semacam itu biasanya lemah. 

Meskipun sama-sama dibangun untuk meraup suara, partai kader lebih mementingkan keketatan, disiplin, dan kualitas anggota. Biasanya, kader dan simpatisan partai semacam ini terbatas pada kelompok-kelompok tertentu saja. 

“Nah, di sini arah PSI belum jelas. Dia mau jadi partai seperti apa?  Karena model (pemilihan ketum secara) aklamasi itu biasanya terjadi di partai berbasis massa seperti PDI-P dan Gerindra,” terang Wasisto.

Didirikan pada 2014, PSI baru mengantongi badan hukum dari Kemenkumham pada 2016. Tiga tahun berselang, PSI lolos verifikasi KPU dan jadi salah satu peserta Pemilu 2019 dengan nomor urut 11. PSI meraup 2.650.361 suara atau sekitar 1,89% dari total suara nasional. 

PSI cenderung mengambil ceruk pemilih kalangan anak muda, perempuan, dan lintas agama. Meskipun tergolong partai anyar, PSI kerap mengambil sikap politik yang kontroversial, semisal menolak perda berbasis agama dan melarang kadernya berpoligami. 

Sebelum diambil alih Giring, kursi PSI-1 diduduki Grace Natalie sejak 2014. Tergolong wajah baru di dunia politik, Grace tercatat pernah jadi jurnalis dan presenter berita di sejumlah stasiun swasta dan pemimpin lembaga survei. 

Menurut Wasisto, pemilihan Giring sebagai ketum menggantikan Grace menunjukkan PSI kian pragmatis. Ia menilai Giring dipasang sebagai "wajah" PSI semata untuk mendongkrak elektabilitas parpol. Apalagi, publik relatif tak tahu visi dan misi serta arah perjuangan PSI di bawah Giring. 
 
“Saya pikir arahnya ke sana (mengerek elektabilitas) karena figur ketua umum yang sekarang juga artis dan tentunya juga punya massa. Itu kan bisa dikapitalisasi untuk menjadi konsituen potensial," ujar Wasisto. 

Tuas elektabilitas

Senada, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah Putra menilai PSI belakangan terkesan sedang gencar menggelar beragam upaya untuk mengerek elektabilitas parpol. Penunjukan Giring sebagai ketua umum pun merupakan bagian dari upaya tersebut. 

Strategi lainnya, kata Dedi, ialah dengan bersikap kritis terhadap Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Anies dijadikan target aktivitas politik PSI lantaran mantan Mendikbud era Jokowi itu merupakan sosok populer yang memiliki banyak pendukung.

“Mereka (PSI) pikir di dua kategori. Kategori pertama, bisa enggak merebut suara dari kelompok Anies? Tentu sulit. Berarti mereka harus rebut suara haters-nya Anies. Jadi, yang dilakukan PSI ini, menurut saya, tetap untung,” terang Dedi saat dihubungi Alinea.id, Minggu (12/12).

Dedi merasa langkah Giring untuk mendongkrak elektabilitas partai atau meraih dukungan politik untuk maju di Pilpres 2024 bakal terjal. Itu setidaknya terpotret dari survei IPO pada awal Agustus lalu. Berdasarkan hasil survei tersebut, Giring tidak masuk dalam 20 tokoh potensial maju sebagai capres pada Pemilu 2024. 

Rendahnya elektabilitas Giring sebagai capres juga terekam dalam hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC). Dalam jajak pendapat yang digelar pada pertengahan September lalu, Giring hanya bertengger pada peringkat 39 dari 42 nama dengan raupan suara 0,0%.

“Saya kira akan sulit sekalilah. Kita rasional saja. Dari partai nonparlemen, kemudian tiba-tiba muncul pada Pemilu 2024 menjadi partai politik yang bisa melewati parliamentary threshold. Saya kira PSI harus cukup kerja keras,” ujar Dedi, 

Pada Agustus 2024, Giring memang sempat mengumumkan berniat mencalonkan diri sebagai salah satu kandidat di Pilpres 2024. Hingga kini, pelantun Laskar Pelangi itu belum membatalkan niatnya untuk nyapres. 

Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin sepakat langkah Giring tak akan mudah untuk meraih tiket ke Pilpres 2024. Ia menyarankan agar Giring memupuk pengalaman sebagai politikus dengan membesarkan PSI. 

“Itu jadi catatan penting. Di politik itu tidak mudah. Perlu belajar, perlu pengalaman matang, dan perlu cara tertentu untuk menarik simpati publik. Dunia politik itu bukan dunia artis. Ini dunia baru yang harus dipelajari oleh Saudara Giring,” ujar Ujang.