Pengamat sebut seluruh anggota DPR harusnya jadi oposisi

Pengamat politik dari Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif, Veri Junaidi, berpendapat dalam menjalankan sistem presidensial yang dianut Indonesia, sudah semestinya seluruh anggota DPR bisa menjadi oposisi bagi pemerintah. Hal tersebut perlu dilakukan karena parlemen memiliki fungsi pengawasan.

“Seluruh anggota dewan terlepas sebagai partai pendukung atau tidak saat mengusung calon presiden dan wakil presiden pada pemilu lalu, parlemen harus tetap menjadi oposisi,” kata Veri saat ditemui di Jakarta pada Kamis (21/11).

Dia menuturkan, sejauh ini baru Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang nyata mendeklarasikan diri sabagai oposisi. Meski demikian, Veri menganggap tidak tepat apabila diartikan hanya PKS saja yang menjadi oposisi dalam konteks parlemen.

“Satu hal menurut saya patut untuk kemudian dicatat bahwa, seluruh anggota parlemen adalah oposisi terhadap pemerintahan,” ujar Veri. 

Lebih lanjut, Veri menuturkan, msekipun kecil, dirinya tidak terlalu khawatir jika hanya PKS yang menjadi oposisi pemerintah. Apalagi, PKS memiliki suara yang cukup dan dikenal solid. 

Walau begitu, dia menganggap ada sesuatu yang tidak sehat dalam bernegara apabila hanya satu partai saja yang bertindak sebagai oposisi. Karena itu, Veri berharap kepada PKS agar di parlemen bisa mengkonsolidasikan partai-partai lainnya agar kembali kepada fungsinya menjadi oposisi yang mengawal kebijakan pemerintah.

"Paling tidak ada partai yang akan bekerja untuk mengkonsolidasikan partai-partai lain dalam melakukan pengawasan. Memang agak membahayakan kalau kemudian kita hanya melihat PKS sendiri," kata Veri.

Sebelumnya, Presiden PKS, Mohamad Sohibul Iman, menegaskan partainya tetap menjadi partai oposisi. Di sisi lain, Sohibul mengakui sikap partainya itu bukan pilihan yang ideal, namun penting dalam menjaga marwah demokrasi.

"Menyikapi situasi politik akhir-akhir ini, seluruh fungsionaris DPP, Fraksi DPR, Fraksi MPR, dan seluruh kader agar tetap fokus mensosialisasikan sikap politik PKS, yaitu tetap berada di luar pemerintahan," ujar Sohibul Iman.