JK sebut ambang batas 20% bikin orang keluarkan ongkos untuk jabatan tertentu

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengkritisi praktik ongkos dalam dunia politik maupun para pejabat di pemerintahan. Praktik ini memiliki faktor yang masih tidak lepas dari pendapatan para pejabat di lembaga tersebut. 

Ia berkaca pada pengalaman kala menjadi wakil presiden bagi Susilo Bambang Yudhoyono. Saat itu ambang batas masih 4% dan tidak memaksa untuk mengeluarkan biaya.

Saat ini, ambang batas 20% ditengarai semakin membuat orang dalam berpolitik harus mengeluarkan ongkos untuk jabatan tertentu.

"Jadi gubernur, jadi bupati, jadi gubernur juga butuh ongkos yang tinggi. Saya wakil presidennya Pak SBY, thereshold hanya 4%, tidak ada pihak, sama sekali tidak ada biaya. Sekarang 20% dan semuanya hampir butuh ongkos," katanya di Gedung DMI, Kamis (13/4).

Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 ini menyebut, praktik seperti itu dipandang sebagai sebuah investasi oleh para pejabat. Lantaran, mereka butuh uang kembali setelah membakar uang untuk posisi telah diduduki.

Ia membayangkan, bila uang yang dikeluarkan untuk jabatan tertentu mencapai Rp100 miliar, dalam dua tahun setidaknya dapat menghasilkan Rp20 miliar. Tentu supaya dalam lima tahun bisa kembali modal yang dikeluarkan.

"Bagaimana ini bisa kembali dalam 5 tahun?" ujarnya.

JK menyampaikan, kalaupun uang itu bisa kembali belum tentu perjalanannya mulus. Pergerakan penegak hukum seperti KPK kerap menjegal mereka.

Apabila mereka terjegal dengan langkah dari KPK maka kegiatan korupsi akan selalu memiliki cara lain untuk membuatnya semakin mulus. 

"Belum lagi kalau itu bupati atau gubernur (kena) OTT. Itu hanya yang tidak ditangkap karena beruntung saja," ucapnya.