Johan Budi bantah dicopot karena 'sanksi' Dewan Kolonel

Johan Budi memandang rotasi menjadi sebuah hal yang biasa.

Politikus PDI Perjuangan (PDIP), Johan Budi, menepis pencopotannya dari jabatan Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR gara-gara terkait 'Dewan Kolonel' untuk mendukung Puan Maharani sebagai calon presiden (capres). Menurutnya, rotasi alat kelengkapan dewan (AKD) di DPR merupakan hal biasa.

"Gini, yang pertama perputaran atau rotasi di AKD itukan biasa di semua fraksi, tidak hanya di PDI Perjuangan," kata Johan Budi di komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/11).

Fraksi PDIP diketahui menempatkan Johan Budi di Badan Legislasi (Baleg) DPR. Padahal, belum ada setahun Johan Budi mengisi jabatan Wakil Ketua BURT DPR.

Johan Budi diangkat menjadi Wakil Ketua BURT DPR pada 7 Februari 2022 menggantikan Evita Nursanty. Kini, Johan Budi digantikan oleh Dede Indra Permana.

"Nah kemarin, beberapa waktu yang lalu saya diminta oleh Ketua Fraksi (Utut Adianto) untuk pindah ke Baleg, karena menurut Ketua Fraksi bahwa saya dibutuhkan di Baleg," ucap Johan Budi.

Terkait sanksi DPP PDIP Bidang Kehormatan kepada anggota Dewan Kolonel, Johan mengaku belum menerima surat sejauh ini. Ia juga mengaku belum dipanggil DPP untuk klarifikasi, sebagaimana halnya Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, dan Ketua DPC PDIP, Surakarta FX Hadi Rudyanto alias FX Rudy, beberapa waktu lau.

"Sampai hari ini saya belum melihat, saya gak tahu kalau saya dikirimin. Mungkin belum sampai ke saya, tapi sampai hari ini saya belum membaca atau melihat itu," ucapnya.