Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan penurunan angka stunting di Indonesia ditekan hingga 14% pada 2024 mendatang. Hal ini disampaikan Jokowi dalam sambutannya di acara Puncak Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-29 Tahun 2022 di Lapangan Merdeka, Medan, Sumatera Utara, Kamis (7/7).
"Saya masuk di 2014 angka stunting 37%, tahun 2021 angka stunting terakhir di 24,4%, penurunannya sangat drastis sekali. Tapi target kita di 2024 harus mencapai 14%," kata Jokowi.
Jokowi menyoroti soal pemanfaatan lahan kosong untuk memproduksi kebutuhan pangan sehari-hari. Ketersediaan bahan pangan dari hasil bercocok tanam dan beternak bermanfaat untuk asupan gizi anak, sehingga dapat mencegah stunting.
Menurut Jokowi, anak-anak dengan asupan gizi yang baik dan tercukupi nutrisinya, akan menciptakan generasi penerus yang berkualitas.
"Kalau anak-anak kita pintar-pintar, cerdas, kita bersaing dengan negara lain itu mudah. Tapi kalau anak kita stunting, gizinya enggak baik, nutrisinya nggak tercukupi, nanti ke depan bersaing dengan negara-negara lain akan sangat kesulitan," terangnya.
Selain itu, Jokowi menekankan pentingnya pemulihan bagi ibu hamil pasca melahirkan. Ia mengimbau agar keluarga dapat memberi jarak kehamilan jika berencana memiliki lebih dari 1 anak.
"Jaraknya diatur, harus lebih dari 3 tahun, jangan tiap tahun punya anak. Jadi ibu sudah pulih, gizinya baik, boleh mempunyai anak lagi. Yang paling penting, menyiapkan pendidikannya agar menjadi SDM generasi penerus yang berkualitas," tuturnya.
Lebih lanjut, Jokowi mengatakan, perlu adanya kolaborasi dan sinergi dari seluruh pihak untuk menurunkan stunting dan seluruh akar masalahnya. Hal ini dilakukan agar sumber daya manusia (SDM) generasi penerus siap bersaing secara global ke depannya.
"Saya mengajak kepada seluruh kekuatan bangsa untuk bergerak bersama-sama menurunkan stunting dan seluruh akar masalahnya, dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia generasi penerus kita yang berkualitas," ujar Jokowi.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo melaporkan, pihaknya telah melakukan sejumlah upaya dalam rangka penanganan penurunan stunting.
Salah satu upaya tersebut adalah pembentukan Tim Pendamping Keluarga (TPK) untuk meningkatkan pemahaman dan memberikan pendampingan kepada keluarga terkait permasalahan stunting.
"TPK terdiri dari PKK, bidan, dan penyuluh KB. Setiap desa minimal ada 1 tim pendamping keluarga, dan di seluruh Indonesia ada 200.000 tim pendamping keluarga," kata Hasto.
BKKBN bekerja sama dengan pemimpin daerah untuk membentuk tim percepatan penurunan stunting, dan satuan tugas (Satgas) yang mengawal program stunting di wilayah masing-masing.
Kemudian, BKKBN melalui kolaborasi lintas sektor juga melakukan upaya-upaya lain dalam mendukung penurunan stunting seperti pelayanan sejuta akseptor, deklarasi bapak asuh anak stunting, program bimbingan bagi calon pengantin dan ibu hamil, hingga pendampingan terhadap usaha perekonomian keluarga.
"Selanjutnya, kami mohon arahan dari Bapak Presiden untuk program-program percepatan penurunan stunting dan pembangunan keluarga secara keseluruhan dalam rangka menciptakan visi kependudukan yang tumbuh seimbang dan keluarga yang berkualitas," pungkas Hasto.
