Jokowi dinilai tidak percaya menteri lain selain Luhut

Direktur Eksekutif Indonesian Political Review (IPR) Ujang Komarudin menilai, keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan tanggung jawab urusan minyak goreng kepada Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan sangat tidak tepat. Hal itu, menurutnya, akan memunculkan kesombongan dan bisa terjadi penyimpangan-penyimpangan atau abuse of power. 

"Kan menteri itu sudah ada job-jobnya, sudah ada pos-posnya. Masa iya semua job dan semua pos diberikan ke Luhut semua," ujar Ujang saat dihubungi Alinea.id, Rabu (25/5).

Ujang menilai, keputusan Jokowi tersebut bisa saja merupakan bentuk kepercayaan pada Luhut. Namun, di saat yang sama sebagai bentuk ketidakpercayaan pada menteri-menteri lain.

Mestinya, kata Ujang, Jokowi tak memberikan kepercayaan berlebihan ke Luhut karena menumpuk satu jabatan dalam diri seorang itu tak bagus. Selain itu, masih banyak menteri lain atau juga anak bangsa yang hebat di Tanah Air untuk dapat menangani kisruh migor.

"Sebaiknya urusan minyak goreng itu berikan ke Menko Ekonomi. Bukan Menko Marves. Mestinya dikasih ke menteri lain lah. Tetapi sudah tak mungkin. Karena itu sudah keinginan Jokowi dan sekaligus juga keinginan Luhut," kata dia.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan, penunjukan Luhut sebagai bentuk keseriusan pemerintah untuk menangani kisruh migor. Dia tak mempersoalkan siapa yang ditunjuk Jokowi, namun Dasco memberi catatan agar sengkarut migor tidak berlarut-larut.

"Persoalan minyak goreng ini memang harus cepat dituntaskan dan tidak boleh berlarut-larut. Yang kedua, penanggung jawab ini kan Presiden. Dapat menugaskan siapa saja sebenarnya, dan ini adalah kewenangan dari Presiden," tegas Dasco di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/5).

Politikus Partai Gerindra ini menegaskan, tak mempersoalkan Luhut banyak mengemban jabatan. Namun keputusan Jokowi terkait minyak goreng merupakan tugas yang diberikan kepada Luhut.

"Saya tidak permasalaahkan banyaknya jabatan. Tetapi ini adalah penugasan dari Presiden yang bertanggung jawab sesuai dengan amanat undang-undang," pungkas dia.

Sebelumnya, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menilai, penunjukan Luhut mengindikasikan adanya permasalahan yang sangat serius di kabinet. 

Herzaky menegaskan, terkait tiap permasalahan besar yang muncul, Jokowi selalu menyerahkannya kepada Luhut untuk menanganinya. Dia berpendapat, Jokowi sepertinya memiliki ketergantungan amat tinggi dengan Luhut. 

"Setelah sebelumnya digelari menteri segala urusan, bisa-bisa sekarang dianggap Menko Minyak Goreng, saking mendesaknya masalah minyak goreng ini untuk ditangani, karena sudah berlarut-larut hampir setengah tahun tanpa ada solusi yang memadai," kata Herzaky, Rabu.

Herzaky menilai, penunjukan Luhut juga bisa menimbulkan ketidakseimbangan dalam kabinet. Terkesan ada menteri-menteri yang mendapat begitu banyak penugasan, dan ada yang seakan-akan dipinggirkan.