Jokowi kantongi kandidat ibu kota baru

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan pemerintah akan mengkaji secara detail kandidat-kandidat ibu kota baru Indonesia. Menurut Jokowi, saat ini sudah ada tiga kandidat ibu kota baru. 

"Ada tiga kandidat, tapi memang belum diputuskan. Kita harus cek secara detail meskipun tiga tahun ini kita bekerja ke sana," kata Presiden kepada media ditemui usai acara peninjauan pabrik PT KMK Global Sports I di Tangerang, Banten, Selasa (30/4).

Menurut Presiden, ada sejumlah faktor yang wajib dimiliki calon ibu kota baru, yakni daya dukung lingkungan, sumber daya air, resiko bencana, dan pengembangan jangka panjang. "Rencana pemindahan ibu kota pemerintahan dipertimbangkan sebagai upaya jangka panjang," ujar dia. 

Sebelumnya, pemerintah telah menyepakati untuk memindahkan ibu kota ke luar Pulau Jawa. Namun demikian, Jokowi enggan mengungkap nama kandidat ibu kota baru. Ia hanya menegaskan Pulau Jawa tidak punya wilayah yang dapat mendukung pendirian ibu kota baru. 

"Di Jawa sendiri, penduduknya 57% dari total penduduk di Indonesia. Kurang lebih 149 juta sehingga daya dukung baik terhadap air, baik terhadap lingkungan, baik lalu lintas semuanya memang ke depan sudah tidak memungkinkan lagi," kata dia. 

Jokowi mengatakan pemerintah akan berkonsultasi dan DPR-RI serta sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh politik. "Saat ini pemerintah terus melakukan kajian baik dari sisi hukum, sosial dan politik," tuturnya.

Kota di Kalimantan bakal dipilih 

Meskipun tak mau mengungkap kandidat ibu kota baru yang sudah ia kantongi, Jokowi mengindikasikan calon ibu kota baru bakal dipilih dari salah satu kota di Kalimantan. 

"Bisa di Sumatera, tapi kok nanti yang timur jauh. Di Sulawesi agak tengah, tapi di barat juga kurang. Di Kalimantan kok di tengah-tengah, kira-kira itulah," ujar Jokowi. 

Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) mengatakan pemerintah perlu melakukan studi mendalam tentang rencana pemindahan ibu kota. "Jadi syaratnya dulu disetujui, siapa (daerah) yang paling mendekati syarat itu. Jadi tidak langsung ditunjuk," kata JK. 

Sebelumnya, Bappenas memaparkan sedikitnya ada 10 syarat bagi suatu daerah untuk menjadi lokasi baru ibu kota Indonesia, semisal letaknya harus berada di tengah Indonesia, penduduknya harus mempunyai tingkat toleransi baik, dan memiliki risiko kecil terhadap bencana alam. 

"Ini butuh riset yang betul dan pemilihan yang betul dan adil. Belum ada persiapan fisik karena tempat pun belum dipilih. Ini kan mesti detail antara Bappenas dengan (Kementerian) PUPR, dan juga ahli-ahli planologi," ujar JK. (Ant)