Scroll ke atas untuk melanjutkan

Prosesi pelantikan Wali Kota Semarang sekaligus politikus PDIP, Hendrar Prihadi, sebagai Kepala LKPP di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (10/10/2022). Dokumentasi Setkab

Politik

Senin, 10 Oktober 2022 14:15

Jokowi lantik Hendrar Prihadi jadi Kepala LKPP

Kepala LKPP sebelumnya diisi Abdullah Azwar Anas, yang kini dipercaya menjadi Menpan RB.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hendrar Prihadi, sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Istana, Jakarta, pada Senin (10/10). Hendi, sapaannya, menggantikan Abdullah Azwar Anas yang sebelumnya ditunjuk sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB).

"Mengangkat Saudara Hendrar Prihadi sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terhitung sejak saat pelantikan," demikian petikan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 125/TPA Tahun 2022 tertanggal 10 Oktober.

Jokowi menerangkan, penangkatan Hendi berdasarkan rekam jejaknya. Apalagi, sudah mengenal mantan Wali Kota Semarang itu.

"Saya, ,kan sudah kenal lama Pak Hendrar Prihadi sebagai Wali Kota Semarang dua periode. Saya mengikuti rekam jejaknya, track record-nya, juga kemampuan dan kapasitasnya dalam mengelola sebuah organisasi," tuturnya.

Jokowi berharap, Hendi dapat memperbaiki tata kelola di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah agar pelayanan membaik. Terlebih, nilai tender negara mencapai ratusan triliun.

"Nanti kalau daerah ikut masuk, bisa menjadi ribuan triliun. Yang paling penting sistemnya terus diperbaiki sehingga ruang-ruang untuk utamanya dalam rangka pengadaan barang dan jasa itu betul-betul bisa dikelola dan dikendalikan," paparnya.

Di sisi lain, Jokowi meminta Hendi menggenjot digitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui e-katalog. "Supaya semakin banyak, semakin meningkat, yang bisa masuk ke e-katalog, baik e-katalog yang di pusat maupun e-katalog lokal."

"Ini penting sehingga gerakan cinta produk dalam negeri betul-betul nanti terimplementasikan dalam hal belanja pemerintah, BUMN, dan oleh daerah," imbuh politikus PDIP itu.

Gayung bersambut, kata berjawab. Hendi memastikan akan melaksanakan mandat Jokowi tentang digitalisasi UMKM agar masuk e-katalog. Untuk mewujudkannya, LKPP bakal bersinergi dengan instansi terkait.

"Sedang gencar-gencarnya adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat, provinsi, maupun daerah untuk menggerakkan fasilitas-fasilitas UMKM. Nanti, kita akan berkolaborasi, LKPP, Dinkop (Dinas koperasi), tentu saja di bawah Kemenko Marinves (Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi)," paparnya.

Melansir situs web Sekretariat Kabinet (Setkab), Hendi juga bakal mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Apalagi, pandemi Covid-19 mengganggu pertumbuhan ekonomi nasional.

"Dengan potensi anggaran yang lewat LKPP ini didorong untuk bisa membeli produk-produk dalam negeri. Maka turunannya, ada turunan untuk e-katalog, kemudian pembuatan P3DN di pemerintah daerah untuk mempercepat proses perizinan maupun supporting-nya," katanya.

Misi berikutnya, Hendi ingin rancangan undang-undang (RUU) terkait pengadaan barang/jasa pemerintah segera rampung sebelum 2024. "Itu rencana-rencana ke depan."