Kerap jadi polemik, Jokowi minta Bawaslu awasi proses penyusunan DPT

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengawasi proses penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu 2024. Menurutnya, persoalan DPT selalu menjadi polemik setiap kali pemilu digelar.

"Saya berharap Bawaslu benar-benar bekerja keras untuk mengawasi proses penyusunan DPT ini," kata Jokowi dalam pidato pembukaan Konsolidasi Nasional Bawaslu RI 2023 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (17/12).

Jokowi mengatakan, DPT selalu dijadikan bahan untuk menuding terjadinya kecurangan dalam pemilu. Maka dari itu, kata Jokowi, persoalan DPT sangat krusial untuk diperhatian.

"Tiap pemilu selalu menjadi polemik, selalu menjadi bahan untuk menuding ada kecurangan DPT ini, selalu diulang-ulang," ucap Jokowi.

Menurut Jokowi, Indonesia memang masih sangat lemah dalam hal pendataan. Hal ini tidak terlepas dari luasnya wilayah geografis Tanah Air. Karena itu, Kepala Negara berharap pada Pemilu 2024, pembentukan DPT harus diawasi agar tidak menimbulkan polemik seperti pada pemilu-pemilu sebelumnya.

"Untuk itu, sekali lagi, Bawaslu harus selalu hadir. Hadir untuk memastikan proses pemilu yang bebas dan rahasia, serta jujur dan adil," tegasnya.

Jokowi juga berpesan kepada Ketua Bawaslu Rahmar Bagja agar tak segan-segan melapor jika ada pihak-pihak, khususnya dari pemerintahan, yang tak kooperatif sehingga menghambat proses penyusunan DPT.

"Kalau da yang menghambat, apalagi dari pihak pemerintah yang tidak kooperatif, nanti Pak Rahmat Bagja laporkan ke saya," tandas Jokowi.