Soal migor dan Pertamax, Jokowi nilai menteri tidak memiliki sense of cricis

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyentil para menterinya lantaran tidak ada penjelasan mengenai harga minyak goreng dan kenaikan BBM jenis Pertamax kepada masyarakat. Jokowi meminta anak buahnya memiliki kepekaan terhadap kesulitan (sense of cricis), karena bisa saja dianggap pemerintah tak bekerja.

"Jangan sampai kita ini seperti biasanya dan tidak dianggap oleh masyarakat dan dianggap tidak melakukan apa-apa. Tidak ada statemen, tidak ada komunikasi. Harga minyak goreng sudah empat bulan, tidak ada penjelasan apa-apa, kenapa ini terjadi, ujar Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna sebagaimana video yang diunggah di akun YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (6/4).

"Yang kedua juga Pertamax, menteri juga tidak menjelaskan apa-apa mengenai ini. Hati-hati! Kenapa pertamax (naik), diceritain dong kepada rakyat, ada empati gitu lho. Gak ada. Yang berkaitan dengan energi gak ada (sense of cricis). Itu yang namanya memiliki sense of cricis yang tinggi," sambung dia.

Kepala Negara mengingatkan semua menteri dan kepala lembaga agar mengambil kebijakan dengan tepat. Dia juga meminta jajarannya memiliki sensivitas, baik dalam sikap maupun saat menyampaikan pernyataan-pernyataan kepada publik.

"Sikap-sikap kita, kebijakan-kebijakan kita, pernyataan-pernyataan kita harus memiliki sense of cricis. Harus sensitif terhadap kesulitan-kesulitan masyarakat. 

Selain itu, Kepala Negara juga meminta menteri merumuskan dengan tepat kebijakan terkait kebutuhan pokok. Kalau tidak, kata dia, bisa saja pemerintah dinilai tidak bekerja.

"Dirumuskan betul, tidak hanya urusan minyak goreng, tetapi dilihat satu per satu urusan beras seperti apa, urusan kedelai nanti akan seperti apa, urusan gandum akan nanti akan seperti apa. Kalau kerja enggak detail, kerja enggak betul-betul dilihat betul dan kita diam semuanya, enggak ada statement. Hati-hati, dianggap kita enggak ngapa-ngapain, enggak kerja atau mungkin juga enggak ngapa-ngapain mungkin enggak kerja," pungkas Jokowi.