Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisyam sesumbar Presiden Joko Widodo (Jokowi) semakin berpeluang menduduki kursi Ketua Umum Golkar. Ia mengklaim sebagian besar pemilik suara, baik di tingkat DPD provinsi hingga DPC kabupaten/kota, mendukung Jokowi memimpin Golkar.
"Lebih dari 50 persen (pemilik suara mendukung Jokowi). Padahal, hanya perlu 30 persen untuk bisa menjadi Ketua Umum Golkar. Tinggal tunggu waktu saja. Tetapi, mereka enggak berani bilang sekarang," kata Ridwan saat dihubungi Alinea.id, Minggu (9/6).
Musyawarah nasional pemilihan Ketum Golkar yang baru sejatinya bakal digelar pada Desember 2024. Pemilihan ketum biasanya dilakukan via pemungutan suara seandainya proses pemilihan secara aklamasi mengalami kebuntuan.
Menurut Ridwan, para pemilik suara di Golkar tak mau terang-terangan mendukung Jokowi lantaran takut dipecat. Sebagian masih bergerak secara senyap untuk memuluskan jalan bagi Jokowi menguasai kursi Golkar-1, termasuk di antaranya mendorong agar Munas Golkar dipercepat pada Agustus 2024.
Ridwan berdalih percepatan munas bukan karena masa jabatan Jokowi habis pada Oktober 2024. "Tetapi, alasannya karena untuk melakukan regenerasi sehingga dukungan Partai Golkar kepada Presiden terpilih (Prabowo) itu jangka panjang," imbuh dia.
Dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Golkar disebutkan bahwa calon ketum ialah kader Golkar yang pernah memimpin jabatan struktural di DPP Golkar atau organisasi pendiri yang didirikan Golkar selama satu periode.
Soal persyaratan itu, Ridwan berdalih Jokowi pernah jadi Ketua Asosiasi Mebel Indonesia Solo Raya pada 1997- 2002, organisasi yang berafiliasi dengan Golkar. Jokowi juga pernah jadi pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Solo Raya. Semua asosiasi pengusaha pada masa Orde Baru, kata RIdwan, merupakan bagian dari Golkar.
Fenomena serupa pernah terjadi pada saat Munas Golkar 2004. Saat itu, banyak kader yang mempertanyakan keanggotan Jusuf Kalla sebagai pengurus Golkar. Sesaat sebelum munas digelar, DPD Golkar Sulawesi Selatan mengirim surat ke DPP Golkar yang menyatakan JK pernah aktif di Sekretaris Bersama Golkar Sulawesi Selatan.
"Perlu diketahui Golkar ini punya komponen ABG. A itu angkatan bersenjata, B itu birokrat atau PNS (pegawai negeri sipil). G itu golongan kekaryaan atau pengusaha. Jokowi itu pengusaha pada saat dia memimpin asosiasi. Itu kami akui sebagai bagian dari Golkar," ucap Ridwan.
Tak hanya Jokowi, menurut Ridwan, ada sejumlah nama lain yang didorong sebagai Ketum Golkar, semisal eks Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Dudung Abdurachman dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Muhammad Yusuf Ateh.
"Tapi lebih dari separuh daerah menginginkan Pak Jokowi. Siapa nanti yang terpilih? Ya, siapa pun bisa terpilih pada munas, belum tentu Pak Jokowi," ucap anggota Komisi VII DPR itu.
Selain Jokowi, Dudung, dan Yusuf Ateh, nama sejumlah kader "super" sudah beredar di bursa caketum Golkar, semisal petahana Ketum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Menteri Investasi Bahlil Lahadahlia, dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.
Analis politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Zaki Mubarak berpendapat Jokowi bakal menghadapi jalan terjal jika memaksakan diri jadi Ketum Golkar sangat terjal. Ia menyebut Golkar bukan partai gurem yang gampang "dibajak" seperti Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
"Asas legalitas sudah melekat dalam tradisi politik Golkar. Jadi, tidak bisa ujug-ujug Jokowi melompat jadi Ketum Golkar. Dia harus berproses lebih lebih dahulu. Meskipun Golkar banyak dianggap partai yang pragmatis, tapi penekanan pada aturan main, dalam hal ini AD/ART, tidak bisa disepelekan begitu saja," ucap Zaki kepada Alinea.id, Minggu (9/6).
Zaki mengakui Jokowi berpeluang besar meneruskan karier politik di Golkar setelah pecah kongsi dengan PDI-Perjuangan. Namun, ia meyakini elite-elite Golkar tak akan semudah itu melepas kursi ketum ke tangan eks Gubenur DKI Jakarta tersebut.
"Paling enggak (Jokowi) bisa menjabat sebagai ketua dewan pakar atau ketua dewan penasehat dan sejenisnya. Jadi, biarpun posisi yang secara simbolik terhormat, tapi tidak tidak ada power-nya," ucap Zaki.
Setelah tak lagi menjabat sebagai presiden, menurut Zaki, Jokowi tak lagi diperhitungkan Golkar sebagai aktor strategis yang perlu diberi karpet merah. Pasalnya, setelah Oktober, pusat gravitasi kekuasaan akan bertumpu kepada Prabowo sebagai presiden terpilih.
"Jokowi yang lebih berkepentingan, bukan Golkar. Dengan begitu masuknya Jokowi, tidak membawa dampak penting bagi sistem demokrasi dan meritokrasi yang ada di Golkar," ucap Zaki.
Resistensi terhadap Jokowi, menurut Zaki, bukan tidak mungkin muncul dari tokoh-tokoh senior Golkar, semisal Luhut Binsar Pandjaitan, Akbar Tandjung, Abu Rizal Bakrie, dan Agung Laksono. Sosok-sosok itu disebut Zaki alergi terhadap citra politik dinasti yang melekat erat di Jokowi.
"Pak Jokowi sebaiknya ikut membesarkan PSI saja bersama Kaesang. Apalagi selama ini PSI telah memposisikan dirinya sebagai"penyambung lidah Pak Jokowi. Pasti tidak ada resistensi jika Jokowi gabung PSI. Mereka akan sangat gembira," ucap Zaki.
