Konflik antara PDI-Perjuangan dengan mantan kadernya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) memasuki babak baru. Bersama 27 kader lainnya, Jokowi resmi dipecat dari keanggotaan partai berlambang banteng moncong putih itu. Sebelumnya, PDI-P tak pernah tegas menyikapi status Jokowi di partai.
Jokowi berkonflik dengan PDI-P jelang Pilpres 2024. Jokowi memilih merestui pasangan Prabowo Subianto dan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran). Padahal, PDI-P sudah mengusung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD (Ganjar-Mahfud).
Direktur Eksekutif Citra Institute, Yusak Farhan menilai pemecatan Jokowi sudah diperhitungkan matang-matang oleh PDI-P. Jokowi, misalnya, diumumkan dipecat setelah tak lagi memegang jabatan sebagai presiden.
Namun, bukan tidak mungkin Jokowi menyerang balik lewat kasus Harun Masiku. Menurut Yusak, Jokowi masih punya pengaruh untuk di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meskipun bertugas di era Prabowo, para petinggi KPK yang baru lolos ke babak akhir karena restu Jokowi.
"Karena ini (kasus Harun Masiku) memang yang menjadi pegangan Jokowi untuk menyasar (Sekjen PDI-P) Hasto (Kristiyanto) yang merupakan orang dekat Megawati," kata Yusak kepada Alinea.id di Jakarta, Senin (17/12).
Sudah lebih dari empat tahun buron, Masiku adalah tersangka kasus suap pergantian alih waktu (PAW) di DPR. Pada 2019, Masiku menyuap eks komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan supaya bisa menggantikan anggota DPR dari PDI-P yang kena PAW. Duit suap disebut-sebut turut mengalir ke Hasto.
Sempat mangkrak, KPK terlihat getol mengungkap kasus ini. Teranyar, KPK berupaya memeriksa mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly sebagai saksi dalam kasus itu. Namun, politikus PDI-P belum memenuhi permintaan klarifikasi dari KPK.
Selain melalui kasus hukum, Yusak menilai Jokowi tengah bermanuver melemahkan PDI-P melalui skenario mengembalikan pemilihan kepala daerah ke tangan DPRD. Jika pilkada ditentukan DPRD, maka calon kepala daerah yang berpeluang menang adalah yang didukung Koalisi Indonesia Maju (KIM).
"Ini (pilkada oleh DPRD) juga rencana untuk mengamputasi PDI-P. Sebagai partai oposisi, tentu PDI-P akan kesulitan melawan koalisi besar di banyak daerah," kata Yusak.
Namun demikian, Yusak menilai serangan-serangan Jokowi terhadap PDI-P bisa saja mentah. Pasalnya, Jokowi dan Prabowo terkesan mulai berjarak. Salah satu indikasinya ialah sialng pendapat antara keduanya terkait hasil Pilgub DKI Jakarta.
"Jokowi berusaha menghendaki dua putaran, tetapi Prabowo tidak menghendaki dan memilih menerima kemenangan Pramono Anung-Rano Karno. Jadi, mungkin saja Jokowi menggunakan kasus hukum untuk menyerang balik PDI-P, tetapi yang memegang kekuasaan itu Prabowo," jelas Yusak.
Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Indonesia, Ray Rangkuti sepakat PDI-P telah memperhitungkan matang-matang langkah untuk mengumumumkan pemecatan Jokowi secara terbuka, termasuk di antaranya risiko diserang melalui kasus Harun Masiku.
"Dalam hal ini, KPK saja yang berdrama. Sulit memahami kenapa KPK tidak segera dapat menangkap Harun Masiku. Secanggih apa sebenarnya persembunyiannya? Jadi, drama-drama KPK ini juga sudah diperhitungkan oleh PDI-P dan bukan kejadian baru gaya KPK seperti ini," kata Ray kepada Alinea.id, Selasa (17/12).
Ray menilai pengungkapan kasus Harun Masiku akan didesain sedemikian rupa sehingga dilihat sebagai keberhasilan KPK dalam menangkap koruptor kelas kakap. Padahal, hal itu hanya untuk meningkatkan citra kepengurusan KPK yang baru.
"Setidaknya dalam masa pemerintahan Prabowo, KPK baru beraksi di sekitar 3 kasus OTT (operasi tangkap tangan). Ketiga kasus ini nilai dan pelakunya kecil. Jadi, Harun Masiku ini jadi drama kepengurusan KPK sekarang dan boleh jadi tidak akan jadi prioritas KPK yang baru," kata Ray.
Analis politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Zaki Mubarak menilai pemecatan Jokowi dan keluarganya dari PDI-P menguntungkan Prabowo. Menurut dia, Prabowo berkepentingan membangun rekonsiliasi politik dengan PDI-P, terutama dengan Megawati.
"Proses ini akan lebih mulus dengan pemecatan Jokowi, Gibran dan Bobby. Sebelumnya ada barier, tapi sekarang tidak lagi. Bu Mega juga tampaknya terbuka untuk merehabilitasi hubungannya dengan Prabowo yang sempat tersumbat. Syukur-syukur diberi kesempatan kembali masuk ke pemerintahan" kata Zaki kepada Alinea.id.
Jika serius berniat memperbaiki relasi dengan PDI-P, menurut Zaki, Prabowo bakal mengesampingkan kasus Harun Masiku. Apalagi, sejak awal aparat penegak hukum terkesan hanya menjadikan kasus itu sebagai "mainan" politik.
"Semua aparat penegak hukum tidak sungguh-sungguh ingin menangkap HM (Harun Masiku). Penangkapan HM berpotensi membuka skandal yang tidak hanya melibatkan PDI-P tapi juga elite-elite lainnya. Jadi, kita sulit berharap HM akan tertangkap dalam waktu dekat ini," kata Zaki.
