Jubir munas Golkar: Tak ada intervensi dari istana di munas

Juru Bicara Musyawarah Nasional (munas) Partai Golkar Christina Aryani membantah intervensi istana dalam proses pemilihan Ketua Umum Partai Golkar. Dia menduga isu adanya intervensi Istana sengaja diembuskan pihak lain untuk memperkeruh suasana munas.

Christina yang juga Wakil Sekretaris Jenderal Golkar ini mengatakan, Golkar merupakan partai besar yang memiliki independensi dan kemandirian yang kuat. Itu artinya, Golkar lebih dari mampu untuk mengendalikan seluruh agenda partainya secara mandiri tanpa intervensi pihak eksternal.

"Munas Partai Golkar adalah hajatan partai yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab Partai Golkar dan kadernya," ujar dia di Jakarta, Senin (2/12).

Lebih lanjut dia mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri sudah berbicara tidak ikut campur dengan urusan internal partai Golkar. Termasuk menjamin para menterinya tidak ikut-ikutan dalam urusan yang menjadi hajatan internal Partai Golkar.

"Presiden Jokowi pada kesempatan HUT Partai Golkar beberapa waktu lalu pernah mengimbau dan berharap agar pelaksanaan munas partai berjalan dengan lancar, aman, dan damai tanpa goncangan. Harapan yang tentu saja masuk akal dari seorang presiden," katanya.

Christina juga memastikan pelaksanan munas tetap sesuai AD/ART. Sejauh ini, dari sembilan bakal calon ketua umum yang mengambil formulir dalam tahap penjaringan, sudah tujuh orang yang sudah mengembalikan formulir dan kelengkapan persyaratan administrasi dasar.

"Pengembalian formulir ini dibuka sampai dengan pukul 22.00 WIB malam ini," kata anggota Komisi I DPR ini.

Dia berharap agar semua kader Partai Golkar tetap menjaga soliditas dan tidak terpengaruh isu-isu liar tak bertanggung jawab yang sengaja diciptakan untuk memengaruhi kondusifitas jalannya munas.

"Partai Golkar harus selalu mampu menunjukkan kedewasaan berpolitik dengan spirit demokrasi yang beretika penuh dengan semangat kekeluargaan," kata Christina.

Sebelumya, fungsionaris DPP Partai Golkar Syamsul Rizal menyebut ada tiga menteri Jokowi yang menekan DPD I dan DPD II agar memilih Airlangga Hartarto di munas. Tekanan itu diketahui setelah ada beberapa DPD menelpon kepada pihaknya. 

"Ada pembantu presiden, saya tidak mau sebut nama. Tetapi ada tiga pembantu presiden yang menelpon DPD I dan DPD II dan kepala-kepala daerah untuk memilih Airlangga, berpihak ke Airlangga," kata Syamsul kepada wartawan di Jakarta, Rabu (27/11) malam.

Syamsul memastikan Jokowi sama sekali tahu akan hal tersebut. Apalagi, sejak awal Jokowi sudah menyatakan tidak ikut campur dalam urusan internal partai warisan Orde Baru itu.