Juliari ditangkap KPK, HNW sebut Risma miliki 'PR' berat

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) menganggap Menteri Sosial Tri Rismaharini (Risma) memiliki pekerjaan berat untuk memulihkan kepercayaan rakyat. Pasalnya, banyak laporan penyunatan anggaran Bantuan Sosial (bansos) Covid-19 oleh Juliari Peter Batubara, koleganya sesama dari Partai PDI-Perjuangan.

Politikus PKS ini menilai banyak pekerjaan berat dan mendesak di Kemensos yang harus segera diatasi. Menurut HNW, jika Risma masih rangkap jabatan sebagai Menteri Sosial dan Wali Kota Surabaya, maka ada potensi konflik kepentingan.

Dia menambahkan, ketika Risma tetap ngotot rangkap jabatan, maka kepercayaan rakyat akan semakin sulit dikembalikan.

“Padahal, mestinya rakyat dikuatkan imunitas fisik dan psikisnya agar tak mudah kena covid-19, dengan dibuat tentram, tidak malah disuguhi akrobat dan kegaduhan politik,” ujar HNW dalam keterangan tertulis, Kamis (24/12). 

Kemensos, jelas dia, memiliki banyak permasalahan dan memiki anggaran besar senilai Rp92,81 triliun, hampir sepuluh kali lipat dari APBD Surabaya yang hanya Rp9,8 triliun.

“Anggaran Kemensos hampir sepuluh kali lipat dari APBD Surabaya yang hanya Rp. 9,8 triliun,” ujarnya.

Untuk itu, ia meminta Menteri Sosial Risma tidak rangkap jabatan karena melanggar TAP MPR VI/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa, Undang-Undang NOmor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, serta Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

"Bahkan MK saja melalui putusannya Nomor 80/PUU-XVII/2019 telah menetapkan wakil menteri sekalipun, dilarang untuk rangkap jabatan, apalagi sekelas menteri yang sudah jelas aturan larangannya di UU," bebernya.

HNW menyarankan Risma perlu segera mencopot jabatan sebagai Wali Kota Surabaya untuk menjaga kredibilitasnya dan menghindari kegaduhan politik. Juga untuk mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap Kemensos pascapenangkapan Juliari Peter Batubara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).