Jumlah pemilih sementara pemilu sebanyak 186,37 juta orang

Komisi Pemilihan Umum RI menetapkan hasil laporan total rekapitulasi daftar pemilih sementara (DPS) sebanyak 186.379.878 orang. Terdiri dari DPS dalam negeri sebanyak 185.098.281 orang dan DPS luar negeri 1.281.597 orang.

"Data DPS akan diperbaiki hingga penetapan Daftar Pemilih Tetap atau DPT Agustus nanti," ujar Komisioner KPU Viryan Azis, seperti dilansir Antara di Jakarta, Sabtu (23/6).

Laporan rekapitulasi DPS dalam negeri yang masuk, berasal dari 510 kabupaten/kota, 7.131 kecamatan, 82.707 kelurahan/desa dengan total jumlah TPS 799.855.

Masih ada empat kabupaten di Provinsi Papua yang belum melaporkan rekapitulasi DPS antara lain Mamberano Tengah, Mimika, Intan Jaya, dan Lanny Jaya.

Ketua KPU RI Arief Budiman mengatakan rapat pleno rekapitulasi DPS merupakan langkah awal yang harus dilalui sebelum menetapkan DPT 2019. Dia berharap seluruh pihak dapat memberikan masukan kepada KPU RI atas proses penetapan daftar pemilih hingga ditetapkan DPT pada Agustus nanti.

Dalam rapat pleno tersebut hadir sejumlah perwakilan Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Komisi II DPR, partai politik dan sejumlah elemen pegiat pemilu.

Sementara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengharapkan masyarakat di daerah ini ikut mengawal proses pemutakhiran data pemilih dengan mencermati daftar pemilih sementara Pemilu 2019.

"Kami berharap seluruh elemen masyarakat ikut mengawal proses pemutakhiran data pemilih Pemilu melalui DPS (daftar pemilih sementara) yang saat ini telah diumumkan," kata Ketua KPU Bantul, Muhammad Johan Komara di Bantul.

DPS Bantul telah ditetapkan berjumlah 704.305 pemilih dengan rincian 344.327 pemilih laki-laki dan 359.978 pemilih perempuan. Jumlah ini didapat setelah data awal 801.357 terdapat temuan ganda, meninggal, TNI/Polri maupun di bawah umur dan faktor lainnya.

Masyarakat di Bantul bisa mengawal proses pemutakhiran data pemilih lewat DPS sebelum ditetapkan menjadi DPT pada Agustus mendatang dengan memberi masukan atau tanggapan jika ada warga yang belum terdata. Bisa disampaikan kepada panitia pemungutan suara (PPS) tingkat kelurahan, panitia pemilihan kecamatan (PPK) atau ke KPU Bantul mulai 18 Juni atau setelah DPS tersebut diumumkan.

"Masyarakat, panwas (panitia pengawas), peserta pemilu dapat memberikan masukan dan tanggapan. Berbagai masukan dan tanggapan masyarakat akan digunakan sebagai basis perbaikan DPS dan penyusunan DPT nantinya," katanya.