Jusuf Kalla bersedia kembali mendampingi Jokowi sebagai wakil presiden pada periode kedua 2019-2024.
Kalla bersedia kembali mendampingi Joko Widodo dalam Pemilihan Umum presiden dan wakil presiden (Pilpres) 2019, apabila ketentuan konstitusi memperbolehkan dirinya kembali menjabat sebagai Wapres untuk ketiga kalinya.
"Nanti kita lihat perkembangannya, demi bangsa dan negara. Ini kita tidak bicara pribadi saja, (tetapi) bicara tentang bangsa ke depan. Ya tergantung nanti penilaian bangsa ke depan macam mana," kata Wapres Kalla kepada wartawan di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa (17/7).
Sementara itu, Ketua Tim Ahli Wapres Sofjan Wanandi, ditemui secara terpisah, mengatakan Jusuf Kalla menomorsatukan kepentingan bangsa dan negara. Sehingga, apabila undang-undang memperbolehkan jabatan wapres lebih dari dua periode, maka Jusuf Kalla bersedia kembali mendampingi Jokowi untuk Pilpres 2019.
"Pak JK itu sebenarnya bersedia saja untuk kepentingan bangsa dan negara. Itu nomor satu, dan itu tergantung dari Pak Jokowi sendiri. Kita tunggu saja apa yang terjadi di MK," kata Sofjan.
Sebelumnya, Partai Persatuan Indonesia (Perindo) mengajukan permohonan uji materi terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terkait pasal 169 huruf n.
Pasal tersebut mengatur calon presiden dan calon wapres adalah orang yang belum pernah menjabat sebagai presiden atau wapres selama dua kali dalam masa jabatan yang sama.
Frasa 'dua kali dalam masa jabatan yang sama' dapat dimaknai sebagai jabatan berturut-turut maupun tidak berturut-turut walaupun masa jabatan kurang dari 5 tahun. Sehingga Perindo meminta MK menyatakan bahwa kalimat tersebut dimaksudkan untuk masa jabatan yang berturut-turut.
Dongkrak suara
Saat bersamaan, politisi Partai Golkar asal Makassar Sulawesi Selatan itu mengatakan calon pendamping Jokowi dalam Pemilu 2019 harus dapat mendongkrak perolehan suara minimal 15%.
"Ya, pokoknya harus menambah minimum 15%. Kriteria pertama adalah siapa yang bisa menambah suara pasangan (Jokowi) itu," kata JK.
Terkait empat nama bakal calon wapres untuk Jokowi di Pilpres, JK enggan mengungkapkan sosok yang lebih cocok untuk penggantinya mendampingi Jokowi.
Soal suku dan etnis bakal Cawapres Jokowi, JK juga mengatakan hal itu tidak ada relevansinya apakah harus asal Jawa atau non-Jawa.
"Di mana-mana, orang memilih sesuai kesamaannya dan juga kedekatannya. Jadi bukan soal relevan atau tidak relevan (calon asal Jawa), tetapi penduduk di Jawa kan 60%, kalau sama saja rata pemilihan di Indonesia ya pasti siapa yang bisa terpilih di Jawa itu sudah 60% suara," jelasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo masih mematangkan calon wakil presiden yang akan mendampinginya maju dalam Pemilihan Umum Presiden 2019.
"Sekali lagi saya sampaikan masih digodok supaya matang. Kalau matang itu nanti enak semuanya," kata Presiden Jokowi usai memberikan kuliah umum di Akademi Bela Negara Partai NasDem di Jakarta, Senin (16/7).
Jokowi menyebutkan hingga saat ini terus bertemu dengan ketua-ketua partai politik untuk membahas masalah itu. "Saya terus bertemu dengan ketua-ketua partai, hampir setiap hari tetapi banyak yang tertutup," kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Menurut dia, dari pertemuan itu, banyak usulan yang disampaikan oleh para ketua partai. "Banyak usulannya, tetapi sekali lagi saya sampaikan masih digodok, dimatangkan," katanya.
Ia mengaku telah bertemu dengan Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi dan dia termasuk nama yang digodok untuk Cawapres. "Tadi bicara banyak, tanyakan saja kepada Tuan Guru Bajang langsung. Jangan saya," katanya.
Ketika disodorkan nama Mahfud MD, Jokowi mengatakan sangat bagus. Dia juga termasuk yang digodok sebagai Cawapres. Demikian pula, dengan Airlangga Hartarto. "Banyak yang masuk, tetapi harus dimengerti, ya, kantong saya itu enggak cuma satu. Ada kantong luar, ada kantong dalam. Kantong celana ada kanan dan kiri. Masih ada kantong belakang juga ada," kata Jokowi.
Sumber: Antara
