Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengkritisi penunjukan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marinvest) Luhut Binsar Pandjaitan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menangani gejolak harga minyak goreng di Tanah Air. Menurut Herzaky, penunjukan Luhut mengindikasikan adanya permasalahan yang sangat serius di kabinet.
"Mismanajemen yang mendalam. Karena banyak permasalahan tidak ditangani dengan baik oleh kementerian terkait, dan membutuhkan sosok menteri lain untuk memperbaikinya. Ada roda organisasi yang tidak berjalan dengan baik. Tentu harus ada evaluasi terkait kinerja menteri terkait," ujar Herzaky kepada wartawan, Rabu (25/5).
Menurut Herzaky, terkait tiap permasalahan besar yang muncul, Jokowi selalu menyerahkannya kepada Luhut untuk menanganinya. Dia berpendapat, Jokowi sepertinya memiliki ketergantungan amat tinggi dengan Luhut.
"Setelah sebelumnya digelari menteri segala urusan, bisa-bisa sekarang dianggap Menko Minyak Goreng, saking mendesaknya masalah minyak goreng ini untuk ditangani, karena sudah berlarut-larut hampir setengah tahun tanpa ada solusi yang memadai," kata dia.
Herzaky menilai, penunjukan Luhut juga bisa menimbulkan ketidakseimbangan dalam kabinet. Terkesan ada menteri-menteri yang mendapat begitu banyak penugasan, dan ada yang seakan-akan dipinggirkan.
Di sisi lain, Herzaky mengatakan siapapun yang ditunjuk Jokowi, rakyat sebenarnya tidak begitu peduli. Menurutnya, yang dibutuhkan saat ini ialah kisruh minyak goreng ini tuntas dan, harga minyak goreng dalam kemasan kembali turun.
"Mau Menko Marinvest mengurus minyak goreng yang sebenarnya ranah Mendag atau Menko Perekonomian, rakyat tidak terlalu memikirkan itu. Karena sudah mau enam bulan, masalah minyak goreng ini belum beres-beres juga," ucap Herzsaky.
"Malah terakhir pemerintah membanggakan berhasil menurunkan harga minyak goreng curah dari Rp18.000 ke Rp17.000. Padahal, sebelum kisruh minyak goreng ini, harga minyak goreng dalam kemasan berkisar Rp13.000-Rp14.000-an," sambung dia.
Herzaky berpendapat, hak prerogatif Jokowi untuk menugaskan siapapun untuk bisa membereskan permasalahan di kabinet. Terutama yang berdampak bagi masyarakat banyak. Sebab, tidak ada visi-misi menteri, namun hanya ada visi-misi presiden.
"Harapan kita, langkah yang ditempuh Jokowi ini, benar-benar berdampak positif untuk rakyat, tidak seperti kebijakan-kebijakan sebelumnya yang tidak efektif dalam mengatasi masalah minyak goreng," pungkasnya.
Sebelumnya Wakil Ketua Fraksi PKS Mulyanto menegaskan, penunjukan Luhut semakin membuktikan bahwa Jokowi tidak menganut adanya pakem tugas-fungsi kementerian, yang ada hanyalah pendekatan personal. Dia berujar, kondisi ini akan membuat kerja antar kementerian menjadi tidak harmonis.
"Jadi, memang tidak keliru-keliru benar, kalau netizen memberi gelar Luhut Binsar Panjaitan sebagai menteri segala urusan alias Perdana Menteri," kata Mulyanto kepada Alinea.id, Rabu (25/5).
Mulyanto menduga, kebijakan Presiden Jokowi ini punya bobot politik yang kental. Apalagi kemarin Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dianggap publik keliru dalam menafsirkan kebijakan pelarangan ekspor CPO dan turunannya. Serta dugaan bahwa Lin Chei Wei terkait dengan kantor Menko Perekonomian.
"Dalam bahasa terangnya, Jokowi lebih percaya Luhut ketimbang Airlangga dalam urusan perminyakgorengan ini," kata dia.
