Cita-cita untuk mengisi kabinet dengan para ahli ataupun profesional (Kabinet Zaken) banyak muncul bagi pemerintahan Prabowo-Gibran. Akankah terealisasi?
Spekulasi nama banyak bermunculan, tapi rasanya hampir tidak mungkin, meski program dari pasangan tersebut banyak membutuhkan analisa kebijakan publik yang harus didominasi oleh para ahli. Jangan lupa, bahwa para ahli di sini tidak boleh masuk dalam kabinet dengan jalur politik karena tidak ayal berbeda dengan politikus lainnya.
“Kemungkinan besar kabinetnya akan diisi oleh kalangan parpol (partai politik),” kata Pakar Politik Universitas Al Azhar, Ujang Komaruddin kepada Alinea.id, Selasa (30/4).
Ujang menilai, penyebabnya karena koalisi dari awal pemenangan sudah gemuk. Berbagai kepentingan diasup oleh mereka.
Komposisinya pun diprediksi masih akan didominasi oleh politikus dengan persentase 55%. Sementara, bila ada kalangan profesional yang masuk, alasannya paing jelas karena sudah berjasa untuk memenangkan pasangan nomor urut 02 itu.
“Ahlinya bukan yang mengkritisi (masuk dalam kabinet),” ucapnya.
Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN), Adib Miftahul merasa optimis bahwa pembentukan dengan komposisi kabinet zaken hampir tidak mungkin terjadi. Sebab, politik yang transaksional masih mewarnai.
Padahal, bila diisi oleh profesional yang nihil urusan politik akan lebih cepat dalam mengeksusi kebijakan. Lantaran, tidak ada urusan perpolitikan.
Apalagi, Prabowo sudah mengatakan bahwa akan merangkul lawan kekuasannya. Alhasil, tidak heran bila nantinya jadi koalisi gemuk.
“Kalau jumlahnya 50% agak berat, kalangan profesional paling jatahnya tidak jauh dari 20%,” ucap Adib kepada Alinea.id, Selasa (30/4).
Adib menilik beberapa pos yang seharusnya tidak ada urusan politik atau memang wajib hukumnya untuk diisi oleh profesional. Seperti, Kementerian Pendidikan ataupun Kementerian BUMN, karena keduanya mengurus sumber daya baik manusia ataupun alam di jagad tanah air.
Kembali ke Ujang, ia pun mengingatkan pembentukan kabinet profesional juga jangan sampai berafiiasi dengan partai politik. Sebab, bagaimanapun tetap ada misi politik di pundak mereka.
Maka, Ujang menilik bagian keuangan harus bersih dari urusan politik. Tujuannya, jelas tidak ada konflik kepentingan untuk urusan yang paling sensitif, yakni uang.
“Paling tidak Kementerian Keuangan itu harus profesional,” ujarnya.
KABINET ZAKEN SELAMA INDONESIA BERDIRI
Indonesia bukannya tidak pernah memiliki kabinet zaken dengan komposisi yang nyata berkarya. Setidaknya, ada tiga kabinet yang diakui pernah dimiliki Indonesia sebagai dream team karena berisikan para ahli tanpa embel-embel politik.
Pertama, Kabinet Djuanda yang dibentuk pada Demokrasi Liberal dan merupakan kabinet terakhir dari sistem parlementer di Indonesia. Kabinet ini dipimpin oleh Perdana Menteri Ir. Djuanda Kartawidjaja (1911-1963), sejak tanggal 9 April 1957 hingga 10 Juli 1959. Kabinet ini disebut sebagai zaken kabinet atau kabinet extra-parlementer yaitu kabinet yang dibentuk tanpa melihat jumlah kursi di parlemen
Kedua, Kabine Natsir. Pembentukannya, sebagai kabinet pertama yang dibentuk setelah pembubaran negara Republik Indonesia Serikat (RIS). Pada masa ini, Indonesia kembali menjadi NKRI dan bertugas sejak 7 September 1950 hingga 21 Maret 1951.
Ketiga, Kabinet Wilopo yang merupakan kabinet ketiga setelah pembubaran RIS. Mereka memerintah pada masa bakti 3 April 1952 hingga 3 Juni 1953. Kabinet Wilopo didemisionerkan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 1953. Kesamaan ketiga kabinet ini ada pada zaman Presiden Ir. Soekarno, setelahnya tidak ada lagi dream team seperti ini dan hanya dongeng belaka.
