Kader Demokrat dukung Jokowi, figur SBY tak lagi dominan?

Sederet kader Partai Demokrat menyatakan dukungannya kepada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Joko Widodo-Maruf Amin. Sebut saja, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Gubernur Papua Lukas Enembe, serta Ketua Majelis Pertimbangan Daerah Demokrat Jawa Barat yang juga mantan Wakil Gubernur Jabar, Deddy Mizwar.

Keputusan sejumlah kader itu bertentangan dengan sikap resmi Partai Demokrat yang mendukung paslon lawan, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Dispensasi yang diberikan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat kepada Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat yang mendukung Jokowi itu, diduga akan menjadi preseden tidak baik bagi koalisi pengusung Prabowo-Sandiaga.

Direktur Riset Demokrasi dan Isu Politik Universitas Telkom Dedi Kurnia Syah Putra mengatakan dalam kontestasi nasional, langkah politik pragmatis itu cenderung baru. Sebab, yang dilakukan sejumlah daerah tersebut bertolak belakang dengan dukungan resmi yang telah diberikan Partai Demokrat.

"Selain itu, peristiwa ini juga bisa menjadi penanda kalau faktor SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) tidak lagi dominan di tubuh Demokrat," jelasnya kepada Alinea.id, Senin (10/9).

Kebijakan yang diberikan partai berlambang mercy tersebut, disebut akan menjadi pekerjaan tambahan bagi ketua tim pemenangan Prabowo-Sandiaga. Pemimpim tim Prabowo-Sandiaga harus mampu membangun koalisi solid dan satu suara di seluruh bagian basis pemilih.

Di sisi lain, Dedi menduga adanya kemungkinan permainan politik dua kaki yang dilakukan oleh partai yang dinakhodai SBY tersebut. "Meskipun kemungkinannya kecil," imbuhnya.

Kemungkinan lainnya, Partai  Demokrat secara sengaja menerapkan strategi tersebut. Tujuannya, guna menggaet pemilih di daerah, dengan cara mengambil simpati dan cara mendukung Jokowi-Maruf Amin.

Dedi menilai, semua manuver politik Partai Demokrat tidak akan jauh dari etik politik. Namun, dia menyebut, Demokrat perlu berhati-hati. Kondisi itu bisa berbahaya, karena ketidakstabilan dukungan akan membuat perolehan suara legislatif Demokrat terancam tak maksimal.

"Semua Parpol pemilik kursi di parlemen pasti miliki target yang sama, dan tidak bisa menghindari jalan koalisi. Demokrat sejak awal bergerak lambat, tidak menemukan titik temu dengan koalisi Jokowi. Itulah kemudian memilih tujuan akhir di Prabowo. Hanya saja, keputusan yang lambat menjadikan anti-klimaks bagi Demokrat," ungkapnya.