Polri menggelar prosesi pengantar purna tugas terhadap Wakil Presiden RI Jusuf Kalla atau biasa disapa JK. Prosesi tersebut diselenggarakan di Gedung Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK).
Acara tersebut merupakan tradisi yang biasa diselenggarakan sebagai bentuk ucapan terima kasih Polri kepada sosok JK atas segala tugasnya sebagai wakil presiden. Apalagi dalam masa pemerintahan Indonesia, JK telah dua kali menjabat sebagai wakil presiden.
“Mulai dari Presiden Soeharto sampai Presiden Jokowi, beliau yang eksis jadi birokrat tidak henti-hentinya. Itu artinya beliau bisa diterima bukan karena lobi-lobi politik, tapi karena profesional beliau,” kata Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dalam sambutannya, Jumat (18/10).
Tito menyampaikan sosok JK perlu dicontoh. Ia bisa masuk di berbagai pihak seperti kalangan politik, kegiatan sosial, pebisnis, berbagai agama, bahkan sampai berkomunikasi dengan kelompok radikal ekstrem. Hal itu juga menandakan JK dapat diterima seluruh masyarakat.
“Itu menandakan bapak dapat diterima publik, diterima masyarakat. Terima kasih bapak atas segala yang telah bapak lakukan untuk bangsa ini. Atas keberanian bapak yang melebihi jenderal Polri maupun jenderal TNI,” tutur Tito.
Sementara itu, JK pun berterima kasih atas prosesi yang diberikan kepadanya. Ia berpandangan sebagai seorang pimpinan, dirinya hanya melakukan perjuangan untuk seluruh anggotanya dan masyarakat.
“Saya sangat berbahagia dan berterima kasih atas semua ini,” ucap JK.
Acara tersebut diselenggarakan dengan tradisi pedang pora dari sejak JK menginjakkan kakinya setelah turun dari mobil di PTIK dan disambut oleh Tito. Kemudian iringan marcing band dan nyanyian dari anggota brimob mengiringi langkah JK masuk ke dalam ruangan.
Sampai di dalam ruangan, JK juga selalu diiringi prosesi pedang pora hingga menuju atas podium. Di akhir acara, JK menuliskan kesan dan pesan untuk Polri dalam sebuah media kaca berbingkai yang dilanjutkan dengan pemberian cendramata berupa lukisan dan pedang oleh Tito.
Dalam prosesi tersebut, turut hadir Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin, Kepala Badan Narkotika Nasional Heru Winarko. Kemudian sejumlah perwira tinggi (Pati) dan perwira menengah (Pamen) Polri.