‘Karpet merah’ dinasti politik Jokowi dalam Pilkada 2024

Dinasti politik keluarga Presiden Joko Widodo atau Jokowi kemungkinan berlanjut pada pertarungan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2024. Sebab, putra bungsu Jokowi, yakni Kaesang Pangarep diwacanakan maju dalam pemilihan gubernur Jakarta. Sedangkan istri Kaesang, Erina Gudono juga diusulkan Partai Gerindra dan Partai Golkar maju dalam pemilihan bupati Sleman. Terbaru, menantu Jokowi yang menjabat Wali Kota Medan, Bobby Nasution juga berencana maju dalam pemilihan gubernur Sumatera Utara.

Menurut Kepala Pusat Studi Komunikasi, Media, dan Budaya Universitas Padjadjaran (Unpad) Kunto Adi Wibowo, dinasti politik Jokowi masih akan sangat kuat pada Pilkada 2024. Alasannya, pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang hampir dipastikan menang Pilpres 2024, masih akan punya kekuatan mobilisasi lewat bantuan sosial (bansos) dan finansial, demi memenangkan anggota keluarga Jokowi yang ikut berkompetisi pada pilkada.

“Dinasti politiknya menurut saya akan semakin menguat karena konsolidasi politiknya sudah tertata rapi,” ucap Kunto kepada Alinea.id, Rabu (13/3).

Kunto mencermati, Jokowi sangat piawai membangun dominasi berbasis pencitraan dari bansos, yang didesain untuk memenangkan pertarungan politik elektoral, termasuk pilkada. “Apalagi Pak Jokowi sudah sangat tahu caranya meraih simpati masyarakat di tengah melonjaknya harga-harga pangan, yang seharusnya menjadi tanggung jawab dia,” tutur Kunto.

Di sisi lain, simpati masyarakat yang masih tinggi terhadap Jokowi, juga membuat sebagian besar partai politik mendekat. Bahkan turut mendukung keluarga Jokowi pada Pilkada 2024. Sebab, peluang kemenangannya jauh lebih besar.

“Daripada menggaet calon lain yang (peluang menangnya) masih 50: 50,” ujar Kunto.

Senada, Direktur Eksekutif Indonesian Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai, dinasti politik Jokowi akan sangat memengaruhi Pilkada 2024. Sebab, sebelum cawe-cawe pada Pilpres 2024, Jokowi sudah sering menunjukkan keterlibatan dalam kontestasi perebutan kursi kepala daerah. Misalnya, kala memenangkan anak sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, pada pemilihan wali kota Solo dan Bobby Nasution dalam pemilihan wali kota Medan.

“Ketika Gibran ikut kontestasi di Surakarta, Jokowi memanggil tokoh yang potensial ikut kontestasi menjadi lawan Gibran ke Istana,” kata Dedi, Rabu (13/3).

“Begitu halnya juga saat Bobby (ikut kontestasi) di Medan, Istana juga terkesan ikut berupaya membantu.”

Dedi mengatakan, setiap orang memang berhak mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah atau pemilihan presiden. Namun, kata dia, tidak patut bila mengandalkan kekuatan kekuasaan, yang bakal memanfaatkan sumber daya negara untuk kandidat tertentu.

“Hak setiap orang ikut kontestasi politik, tetapi itu jika dilakukan dengan normal. Bukan dengan mengandalkan kekuasaan. Tentu tidak fair bagi publik,” ucap Dedi.