Kata Mahfud MD soal pemberian penghargaan presiden digelar 2 kali

Pandemi Covid-19 memaksa pemerintah membagi upacara penganugerahan tanda jasa dan tanda kehormatan menjadi dua sesi. Pertama digelar pada Agustus 2020 lalu, dan sesi kedua digelar hari ini, Rabu (11/11).

Pemerintah beralasan untuk menekan potensi terjadinya kerumunan yang dapat meningkatkan risiko penularan Covid-19.

“Karena musim Covid-19 kita pecah dua (sesi) tapi tidak lebih dari tahun 2020. Menurut Sesmil Pak Mayjen Suharyanto harus rampung tahun ini, sebagai hak karena tahun berikutnya sudah ada lagi. Di bulan Agustus itu disepakati untuk dibaca dua kali agar tidak berkerumun,” kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD melansir Setkab, Rabu (11/11).

Dijelaskan Mahfud, pelaksanaan upacara penganugerahan tanda jasa dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

“Kita sudah melihat sendiri, ada protokol kesehatan yang ketat baik sebelum masuk ke sini, maupun ketika akan masuk, maupun ketika di dalam itu,” bebernya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini menyampaikan, ada sejumlah penerima tanda kehormatan dan tanda jasa yang absen, di antaranya Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo, Panglima TNI periode 2015-2017.

Gatot Nurmantyo, sambung dia, telah menyampaikan surat yang menyatakan menerima tanda kehormatan Bintang Mahaputera Adipradana, dan akan dikirimkan melalui Sekretaris Militer Presiden.

“Dalam suratnya Pak Gatot Nurmantyo itu menyatakan menerima ya, menerima pemberian Bintang Jasa ini, tetapi beliau tidak bisa hadir karena beberapa alasan,” ucap Mahfud.

Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo menganugerahkan tanda kehormatan kepada 71 tokoh. Sebanyak 46 di antaranya penerima Bintang Mahaputera dan 25 lainnya merupakan penerima Bintang Jasa.