Kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi dinilai berdampak pada penurunan kasus Covid-19 di Tanah Air. Anggota Komisi IX DPR Muchamad Nabil Haroen menilai pemerintah selalu mengevaluasi program penanganan pandemi, sekaligus memastikan tereksekusinya program yang tepat.
Contohnya, kata pria yang akrab disapa Gus Nabil ini, adalah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro dengan pendekatan sosial. "Artinya, ada kebijakan dari pemerintah, ada juga pemanfaatan atau memaksimalkan inovasi dari warga," kata Nabil, Kamis (11/3).
Nabil menyampaikan, dalam konteks pendekatan sosial, pemerintah menggandeng ormas Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, warga pesantren serta ormas sosial yang punya komitmen kuat untuk ke-Indonesia-an. Dalam menjalan program vaksinasi pemerintah juga serius menggandeng ormas-ormas untuk memperlancar proses.
"Jelas sekali PPKM berpengaruh pada penurunan Covid-19. Tapi, jangan lupa juga ada faktor-faktor lain, misal semakin banyaknya warga yang sadar kesehatan, pakai masker, menaati protokol kesehatan, dan hal-hal lain yang membantu penanganan pandemi," ujar Nabil.
Lebih lanjut dia mengatakan, semua pihak harus terus bekerja sama, saling menguatkan. Pemerintah, kata dia, menyiapkan program-program strategis, terkait infrastruktur kesehatan dan hal lain.
"Nah, warga juga saling bantu untuk menguatkan diri, menahan diri untuk tidak bepergian, kecuali hal penting. Juga menguatkan solidaritas sosial antar warga. Semua itu, akan jadi kunci untuk penanganan pandemi," kata Ketua Umum Pimpinan Pusat Pagar Nusa Nahdlatul Ulama ini.
Menurut Nabil, PPKM mikro juga dalam rangka menangani pandemi secara spesifik. "Jika semua pihak sadar tantangan pandemi dan satu pemahaman dalam penanganan, maka masalah pandemi bisa segera diatasi," ungkapnya.
Dia menilai pemerintah juga menstimulasi ekonomi dengan beberapa program, di antaranya padat karya. "Jadi memang diharapkan, nanti ekonomi menggeliat, pasar menjadi pulih kembali. Di antara strateginya dengan program padat karya. Ini akan menggerakkan banyak warga agar bisa pulih secara ekonomi," katanya.
Setelah itu, lanjut dia, dukungan untuk menggerakan UMKM dan pengusaha kecil-menengah. Di antaranya dengan kemudahan izin, pelatihan, serta bantuan modal. "Jadi prosesnya bertahap, tapi yang ingin dituju adalah kemandirian warga, ekonomi pulih, kerja kreatif dan produktif kembali bangkit," tuturnya.
Nabil optimistis vaksinasi bisa dipercepat. Dia berpendapat, manajemen data sekaligus juga infrastruktur kesehatan dan sumber daya manusia (SDM) perlu dikuatkan. Menurut dia, masyarakat bisa melihat hasil dari kebijakan pemerintah baik untuk mengatasi krisis kesehatan maupun ekonomi.
"Kita harus optimistis bisa melampaui pandemi ini," pungkasnya.
Selasa, 9 Maret, Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyampaikan, kasus aktif Covid-19 di DKI Jakarta, Jawa Timur, Bali dan Sumatra Barat mengalami penurunan dalam empat pekan berturut-turut. Sedangkan penanganan kasus Covid-19 di Jawa Tengah dan Jawa Barat juga menunjukan cukup baik.
Sebaliknya, kata Wiku, tiga provinsi yang tak menjalankan kebijakan PPKM dan PPKM skala mikro menunjukan peningkatan kasus aktif Covid-19. "Hal ini menunjukan intervensi kebijakan yang diterapkan memberikan dampak yang cukup baik terhadap perkembangan kasus aktif," jelas Wiku.
