Kemendagri minta mahasiswa awasi Pj Kepala Daerah di Papua

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta masyarakat dan mahasiswa untuk mengawasi kerja para pejabat di Papua. Hal ini menyusul posisi kosong dari para pemerintah daerah yang akan diisi oleh pejabat sementara.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo mengatakan, terdapat 170 bupati/wali kota dan gubernur yang selesai masa jabatannya dengan lima hingga tujuh di antaranya `terdapat di Papua.

"Saya meminta para mahasiswa agar turut serta mengontrol dan mengevaluasi para Pj. yang ada di lapangan," katanya dalam keterangan, Jumat (24/3).

Wempi menyebut, untuk mengisi kekosongan kekuasaan tersebut, kata dia, akan diisi oleh penjabat (Pj.) yang tidak dipilih secara langsung oleh rakyat. Apalagi, dalam evaluasinya diketahui kekosongan akan terjadi pada Bulan Mei.

“Sehingga rakyat menjadi fungsi kontrol untuk kita bisa mengevaluasi mereka," ujarnya.

Selain itu, Wempi menyampaikan, permasalahan yang dihadapi Indonesia masih cukup banyak. Salah satunya berkaitan dengan kesejahteraan, di mana Papua termasuk di dalamnya. Untuk itu, dia mengajak para mahasiswa agar memilah persoalan dalam rangka mewujudkan masyarakat Papua yang lebih sejahtera.

“Tugas adik-adik mahasiswa untuk mengkritisi apa ada yang salah, tapi kalau ada yang benar mari kita dukung bersama, yang salah kita kritisi dan yang benar kita dukung bersama. Jangan yang benar kita kritisi dan yang salah juga kita kritisi,” ucapnya.

Selain itu, Wempi berharap pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 berjalan dengan baik di Papua. Tentunya sesuai dengan amanah undang-undang dan PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum) mengamanatkan bahwa rakyat untuk bisa mencoblos.

“Saya berharap kita semua mengawal proses pemilu ini agar bisa berlangsung dengan baik di Papua,” tuturnya.

Terlebih, pada 2024, Indonesia akan menggelar pemilu dan pilkada serentak untuk pertama kali secara nasional. Pemilu ini juga menjadi pengingat masa kepemimpinan di setiap daerah sudah mendekati kadaluarsa.

“Jadi tanggal 14 Februari 2024, hari Rabu itu pemilu legislatif dan pilpres. Kemudian pilkada itu secara serentak 38 provinsi dan kurang lebih 500 kabupaten/kota akan memiliki kepala daerah secara langsung dalam pesta demokrasi yang akan kita gelar tanggal 27 November 2024,” ucapnya.